Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan koordinasi lebih insentif dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap usulan tambahan anggaran untuk program e-KTP.

Demikian kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja saat RDP dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan di Jakarta, Rabu (12/9).

Koordinasi tersebut, kata Hakam Naja, diperlukan, karena usulan tambahan anggaran Kemendagri untuk program penataan administrasi kependudukan atau e-ktp sebesar Rp. 1.597 trilun lebih sebelumnya  telah disetujui oleh Komisi II namun belum terakomodir dalam pagu anggaran Tahun 2013, selanjutnya, tambahnya, Badan Anggaran Komisi II DPR akan menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, jelas Hakam Naja, terhadap pagu anggaran Kemendagri Tahun 2013 sebesar Rp.14,727 triliun,  dan usulan tambahan anggaran Tahun 2013 sebesar Rp.32 miliar yang akan dialokasikan untuk dukungan pelaksanaan rencana aksi pencegahan dan pemberantasai korupsi di lingkup Kemendagri Rp. 1 miliar dan untuk gaji praja IPDN angkatan XX sebesar Rp.31 miliar, Komisi II DPR bersama Kemendagri akan membahasnya lebih rinci.

“Selain itu atas alokasi anggaran yang berkaitan dengan program pembangunan/rehab kantor desa dan pasar desa, Komisi II DPR meminta Kemendagri untuk mengoptimalkan jumlah alokasi anggaran untuk kegiatan dimaksud, dengan melakukan relokasi anggaran antar program/kegiatan di Kemendagri,”kata Hakam Naja.

Dalam kesimpulan lainnya, mengenai Pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun 2013 sebesar Rp274.124.430.000,- Komisi II DPR RI meminta kepada BNPP untuk menyiapkan dokumen pembahasan anggaran yang lebih rinci dalam bentuk RKA-KL, untuk dibahas dalam pembahasan anggaran selanjutnya tanggal 21 September sampai dengan 23 September 2012.(nt), foto : wahyu/parle.