Kebakaran Aset Pertamina Kembali Terjadi, Legislator Minta Pertamina Berbenah

04-04-2023 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023). Foto : Oji/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita meminta PT Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara dalam bisnis minyak dan gas untuk mulai berbenah. Hal tersebut, mengingat terulangnya kembali insiden kebakaran aset Pertamina. Yang terbaru, pada Sabtu (1/4) malam lalu, kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai Provinsi Riau kembali terbakar.

 

"Seyogyanya dalam hal ini Pertamina harus mulai berbenah karena kita tahu bahwa kilang kita tidak banyak, itu juga statusnya tua, menunggu di-adjust, menunggu di-upgrade menunggu lain-lain yang membutuhkan investasi yang juga besar," ujar Ratna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

 

Selama ini, Ratna mengatakan, Komisi VII telah mempercayakan sepenuhnya baik perbaikan hingga audit aset Pertamina, namun hal serupa terus terulang. Untuk itu, pihaknya berharap insiden yang terjadi di Dumai tersebut merupakan kejadian yang terakhir dialami pertamina. Ia berharap perusahaan yang sudah berskala internasional tersebut dapat berbenah, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat.

 

Lebih lanjut, Ratna juga mengingatkan Pertamina untuk dapat mulai melakukan inovasi teknologi. Inovasi tersebut diharapkan dapat melibatkan anak bangsa. "Cobalah komunikasi yang intens kepada BRIN misalnya kita libatkan dalam hal ini saya yakin di sana banyak researcher yang bisa menemukan teknologi-teknologi baik yang bisa digunakan sebagai early warning system," imbuhnya.

 

Terakhir, Politisi Fraksi PKB tersebut meminta Pertamina untuk terus melakukan update pelaporan kepada Komisi VII terkatit apa saja yang telah dilakukan oleh Pertamina. Sehingga Komisi VII dapat mengetahui apa yang kira-kira harus diperbaiki oleh Pertamina kedepannya. 

 

"Sudah ada early warning system, sudah ada basis pengamanan, sudah ada standarisasi buffer yang sedemikian bagus, kira-kira selain hal-hal tersebut apa lagi nih yang harus dievaluasi. Kan kita nggak mungkin hanya melihat teori tapi prakteknya ngga ada. Karena beberapa kejadian-kejadian sebelumnya kami sudah meminta bahwa pertamina dalam hal ini memberikan report ke kita evaluasinya seperti apa lalu tindakannya bagaimana. Tapi seingat saya sepertinya kita belum diberikan report tersebut dari kejadian-kejadian sebelumnya," jelasnya.

 

Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina telah melakukan audit oleh international auditor dengan menggunakan International Sustainability Rating Standard (ISRS) yang telah digunakan secara global. Dari hasil pemetaan yang dilakukan sejak pertengahan 2021 tersebut, Pertamina telah melakukan beberapa rekomendasi dari hasil pemetaan. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...