Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra saat mengikuti rapat Kunjungan Kerja masa reses Komisi II DPR RI ke Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (14/04/2023). Foto: Anju/nr

Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra mengapresiasi terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, khususnya sejak 2019 hingga 2022. Hal ini dilihat dari bentuk pelayanan publik yang terdapat di mal dan pembangunan sistem meritokrasi di internal pemerintahannya.

“Saya mengapresiasi atas pencapaian yang dihasilkan oleh Kota Madya, Pemerintah Kota  Tangerang, atas meritokrasi yang dicapai di tahun 2019, baik di tahun 2020 dan 2022 ada peningkatan menjadi sangat baik, ini patut dipertahankan,” kata Bagus Adhi kepada Parlementaria usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja (Kunker) masa reses Komisi II DPR RI ke Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (14/04/2023). 

Selain sistem meritokrasi, adanya mal pelayanan publik di Kota Tangerang membuat pelayanan kependudukan dan perizinan terhadap warga prosesnya dapat dipercepat dan lebih maksimal, sehingga kebutuhan yang mendasar oleh masyarakat itu bisa tercapai dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Nah, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa segera tercapai, secara baik melalui usaha yang terbuka," ujarnya.

Kendati demikian, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga memberikan dorongan agar Pemerintah Kota Tangerang lebih meningkatkan kinerjanya agar lebih baik dalam melayani masyarakat. “Dorongan kami tidak lain adalah sebagaimana peningkatan kinerja yang ada, peningkatan kerja yang nyata. walaupun sudah meritokrasinya cukup bagus hasilnya, tetapi peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ini juga tetap lebih ditingkatkan,” kata Bagus Adhi. 

Selain itu, Legislator Dapil Bali ini menegaskan perlu adanya pengawasan ketat terkait pengisian jabatan khususnya di Kota Tangerang.

“Dari pengisian jabatan, ini harus ada pengawasan lebih ketat, evaluasi yang lebih bagus. Sehingga, target dari pembangunan itu bisa kita capai terkait dengan bagaimana Good Governance and Clean Government (Tata Pemerintahan yang baik dan bersih), Nah ini yang harus kita capai dengan baik." pungkasnya. (aas/rdn)