Komisi II DPR memberikan apresiasinya terhadap Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK-GBK) dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) atas upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan ke Negara.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja saat RDP dengan Sekretaris Kementerian Sekretarian Negara, jajaran PPK-GBK dan PPKK, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/9).

“Namun demikian dalam rangka meningkatkan jumlah PNBP yang harus disetor, Komisi II DPR dan Kementerian Sekneg sepakat untuk melibatkan lembaga independen dalam melakukan pengkajian potensi bisnis yang ada di Komplek Gelora Bung Karno dan Komplek Kemayoran sekaligus menghitung nilai kelayakan perolehan PNBP yang akan dijadikan sebagai pegangan bagi PPK-GBK dan PPKK dalam menetapkan target perolehan PNBP,”kata Hakam Naja.

Selanjutnya,  Komisi II DPR meminta Kemensekneg agar lebih mengintensifkan koordinasinya dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya sehubungan dengan masalah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yakni melalui percepatan atas kepastian status kepemilikan gedung dan bangunan, opsi pengelolaan asset dan bentuk kelembagaannya, kemudia menyampaikannya kepada Komisi II DPR.

Berikutnya, Komisi II DPR meminta Kemensekneg untuk membuat standar dalam pembuatan perjanjian dan renegosiasi untuk BLU PPK-GBK, BLU PPKK dan TMII dengan pihak mitra usaha sehingga memperkuat posisi negara dalam perjanjian yang dibuat, sekaligus memberikan pengamanan yang optimal terhadap asset negara, “Namun dengan catatan, untuk TMII dilakukan setelah selesai prosesnya,”jelasnya.

Dalam kesimpulan lainnya, Komisi II DPR mendesak kepada PPK-GBK dan PPKK untuk segera menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi temuan BPMK sesuai dengan hasil pemeriksaan Semester II tahun 2011 yang hingga saat ini masih belum selesai ditindaklanjuti.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II DPR meminta Kemensekneg untuk menyampaikan kepada Komisi II jadwal dan langkah-langkah penyelesaian terhadap masalah-masalah yang menjadi temuan BPK,”ujar Politisi PAN tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan kawasan eks Taman Ria Senayan, Komisi II DPR meminta agar kawasan tersebut dijadikan kawasan hijau terbuka dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Komplek Gedung DPR, MPR dan DPD RI.

Dalam isi kesimpulan lainnya, Komisi II DPR menugaskan kepada Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR untuk membahas permasalahan yang terkait dengan Aset Negara di kawasan Komplek Gelora Bung Karno dan Komplek Kemayoran serta TMII secara lebih mendalam dengan Kemesekneg dan melibatkan pihak BPK RI.

Kesimpulan terakhir, Komisi II DPR dan Kemensekneg sepakat untuk melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum dalam rangka mencegah sekaligus melakukan penindakan terhadap permasalaha yang berindikasi pidana dalam pengelolaan asset-aset negara di Komplek Gelora Bung Karno dan Komplek Kemayoran.(nt) foto:wy/parle