Ketua Komisi VI Faisol Riza didampingi Anggota Komisi VI Evita Nursanty saat menerima delegasi Parlemen Uni Eropa di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023). Foto: Kresno/nr

Komisi VI menerima delegasi Parlemen Uni Eropa di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023). Dalam pertemuan tersebut, Parlemen Indonesia dan Uni Eropa membahas mengenai penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun.

Mendampingi Ketua Komisi VI Faisol Riza, Anggota Komisi VI Evita Nursanty mengatakan bahwa untuk mendorong perjanjian tersebut segera diratifikasi, Komisi VI perlu memastikan terlebih dahulu apa yang masih menjadi concerndari delegasi Uni Eropa terhadap perjanjian tersebut. Yakni, terkait keberlanjutan tanggung jawab terhadap lingkungan, hingga isu mengenai pekerja di bawah umur (labor child).

"Sebenarnya kan ada beberapa isu dari dulu (yang) saya rasa kita semua sudah tahu, (bahwa) kita punya kendala mengenai palm oil kita di Eropa dengan segala isu yang dikatakan kita (melakukan) labor child, pokoknya di hal-hal yang berkaitan dengan sustainability environmental. Nah, tadi kita mengatakan kita memastikan kepada mereka bahwa apa yang menjadi concern dari European (IEU-CEPA) itu sebenarnya tidak harus terjadi," ujarnya kepada Parlementaria.

Ke depan, Evita berharap di tahun ini, IEU Cepa bisa segera diselesaikan, sehingga kedua negara dapat merasakan benefit dari perjanjian tersebut. "Bagi Indonesia sendiri bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor kita, mereka juga ekspornya ke Indonesia. Jadi mutual benefits itu akan dirasakan dan hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa itu akan lebih bisa ditingkatkan," tutupnya.

Diketahui, Indonesia dan Uni Eropa telah melakukan beberapa kali perundingan, di antaranya sempat dibahas pula di sela pertemuan di agenda G20. Indonesia sendiri berkomitmen untuk segera menyelesaikan perjanjian tersebut. (bia/rdn)