Tim Kunjungan Kerja Komisi I ke Malaysia yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Yusron Ihza Mahendra (F-BPD), diikuti Anggota Djoko Susilo (F-PAN), Happy Bone Zulkarnain (F-PG), Andreas Pareira (F-PDIP) dan Shidki Wahab (F-PD) menegaskan bahwa Ambalat mutlak milik Indonesia sehingga tidak perlu berunding dengan Malaysia terkait klaim negara itu. Hal tersebut diungkap Ketua Tim saat jumpa pers di Terminal II E Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (12/6). Dalam keterangannya, Yusron menegaskan tidak perlu ada perundingan lagi tentang Ambalat. Menurutnya dasar hukum yang dimiliki Indonesia terhadap kepemilikan Ambalat sudah jelas. “Bukti-bukti sudah cukup sehingga tidak perlu ada perundingan,” ujarnya. Ketua Tim menegaskan yang diperlukan sekarang adalah pengakuan oleh Malaysia bahwa Ambalat adalah milik Indonesia. Lebih jauh, ia menjelaskan, bahwa hasil Kunjungan Komisi I ke Malaysia akan dilaporakan ke pemerintah untuk kemudian segera ditindaklanjuti. “Kami berharap pemerintah segera menindaklanjuti hasil-hasil yang telah kami capai,” katanya. Yusron menegaskan, bahwa Tim Kunjungan Kerja Komisi I ke Malaysia tidak berubah pendirian sedikit pun terkait Ambalat. “Sikap kami tidak berubah sedikitpun terhadap Ambalat,” tegasnya. Menurut Yusron, Malaysia sepakat bahwa mereka satu ide dengan kita, bahwa tidak ada kekerasan di Ambalat. Bahkan, menurut keterangan Ketua Tim Yusron Ihza Mahendra, Panglima Tentara Laut Malaysia tidak ingin hubungan negara serumpun rusak karena perselisihan Ambalat. “Panglima Tentara Laut Malaysia bahkan mengatakan tidak ingin hubungan Indonesia-Malaysia rusak karena anak buahnya melakukan kesalahan,” jelasnya. Menurut Yusron, pihak Malaysia akan memberikan sanksi terhadap jajaran tentara yang bertugas di perairan Ambalat bila melakukan kesalahan. Negara itu akan memberi sanksi terhadap tentaranya yang melakukan pelecehan terhadap tentara Indonesia. “Panglima Tentara Laut Malaysia akan menjatuhkan hukuman bagi prajuritnya yang melakukan pelecehan terhadap tentara Indonesia,” jelas Yusron seraya menambahkan Malaysia meminta maaf terhadap Indonesia atas pelanggaran batas wilayah yang dilakukan tentara Malaysia. Lebih jauh Yusron menjelaskan secara politik, Indonesia-Malaysia telah mencapai kesepahaman politik terkait Ambalat. Ia menegaskan pasukan TNI yang ada di wilayah Ambalat tidak akan dikurangi, karena wilayah tersebut masuk dalam NKRI. “Untuk apa kita menarik pasukan dari wilayah kita sendiri. Ambalat adalah milik kita dan hak kita,” katanya. Sementara itu, Andreas Pareira dalam keterangannya menjelaskan bahwa hambatan dari perundingan ini karena Deplu Malaysia mengganti Ketua Tim Perundingnya. “Ini menjadi hambtan dan kita minta kepada Malaysia supaya mempercepat proses perundingan dengan demikian lebih cepat kita ketahui batas wilayah kita. Sebelum ada garis batas yang jelas, kita tidak akan melakukan eksplorasi,” kata Andreas. (bs)