Harris Turino Soroti Kesiapan PT Pos Indonesia Dukung Logistik Pemilu 2024

11-07-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR Harris Turino saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Foto: Oji/nr

 

Anggota Komisi VI DPR Harris Turino mempertanyakan kesiapan PT Pos Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Berdasarkan informasi yang ia terima, PT Pos Logistik Indonesia, yang menjadi bagian dari lini bisnis PT Pos Indonesia, dinilai belum maksimal memberikan layanan distribusi logistik akibat persaingan antar perusahaan logistik di Indonesia.

 

Namun, politisi Fraksi PDI-Perjuangan berharap PT Pos Indonesia meningkatkan kapasitas diri sehingga bisa menjadi rekan resmi Pemilu 2024. “Melihat dari pengalaman dan kesiapan, maka tentu saja, kami dari Komisi VI mendukung posisi PT Pos Indonesia agar dalam (tahun) 2024 mendatang bisa kembali ditunjuk sebagai official partner Pemilu,” ungkap Harris saat sesi pendalaman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

 

Lebih lanjut, dirinya menekankan PT Pos Indonesia agar memiliki rencana kontigensi untuk menghadapi distribusi logistik pemilu untuk 3T (Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar). “Mungkin bisa diselaraskan dengan pengalaman-pengalaman paling berharga dalam menjalankan distribusi logistik dengan perbaikan-perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia (sebelumnya),” pungkasnya.

 

Menanggapi, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menjelaskan kesiapan PT Pos Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. Di antaranya, PT Pos Indonesia sudah mengintegrasikan dengan sistem end-to-end logistics guna menjaga kelancaran arus distribusi barang di Indonesia.

 

Selain itu, PT Pos Indonesia menyebutkan akan ada 4500 titik kantor pos yang digunakan untuk gedung utama, pusat distribusi, dan tempat pelipatan surat suara. Terakhir, PT Pos Indonesia telah menyiapkan dashboard real time yang terintegrasi dengan silog (sistem logistik) KPU. (ts/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...