Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip saat mengikuti pertemuan Tim Komisi VI dengan pemerintah provinsi Bali dan jajarannya di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Denpasar, Senin (17/7/2023). Foto: Ria/nr

Setiap wilayah perlu memperluas area tutupan hutannya lebih dari 30 persen untuk menurunkan potensi kerusakan lingkungan dan bencana hidrometeorologi. Tutupan hutan yang masih ada harus dijaga agar tidak dikonversi. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip usai melakukan pertemuan Tim Komisi VI dengan pemerintah provinsi Bali dan jajarannya, dalam rangka Kunjungan Kerja Reses di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Denpasar, Senin (17/7/2023). 

Dijelaskan Made, tutupan hutan di Bali saat ini baru mencapai 24 persen. Hal itu menurutnya merupakan tantangan yang perlu segera dicarikan solusi. 

Salah satu upaya memperluas area tutupan hutannya lebih dari 30 persen untuk menurunkan potensi kerusakan lingkungan dan bencana, lanjut Made, dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta menanaman pohon dan melakukan restorasi ekosistem. Masyarakat di Bali, lanjut Legislator Fraksi PDI perjuangan itu, sebenarnya sangat mengimplementasikan ajaran Tri Hita Karana dalam kehidupan. 

“Pemerintah perlu  terus mensosialisasikan  pemahamannya tentang perlunya menjaga lingkungan dan ekosistem hutan. Kemudain berikan bibit untuk mereka (masyarakat) tanam,” katanya. 

Selain itu, Legislator Fraksi PDI perjuangan itu juga memandang bahwa sinergi dan koordinasi lintas sektor terus ditingkatkan agar  upaya tata kelola hutan yang berkelanjutan dapat terwujud. “Sinergitas antarpemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dijaga, ” tegasnya. 

Aturan untuk menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30 persen dari luas DAS sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, ketentuan ini dihapus dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Cipta Kerja. (ria/rdn)