Legislator Ingatkan Pendirian Anak Perusahaan Perhutani Tidak Timbulkan Kerugian Negara

19-07-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Muslim saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR ke Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (17/7/2023). Foto: Saum/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Muslim mengapresiasi kinerja Perum Perhutani yang dinilai mampu mengelola aset berupa lahan sebesar 2,4 juta hektar. Ia pun turut mendukung upaya Perum Perhutani yang melibatkan sekaligus memberdayakan masyarakat setempat sehingga implikasi yang diperoleh menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

 

"Di bawah Wahyu Kuncoro (Dirut Perum Perhutani) ini sudah ada langkah-langkah yang dilaksanakan dengan berbagai melibatkan masyarakat. (Seperti) hampir satu juta orang bekerja di situ, melibatkan hampir 6000 Desa. Saya pikir ini sangat positif," terang Muslim kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR ke Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (17/7/2023).

 

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pendirian PT Palawi Risorsis oleh Perum Perhutani tidak menjadi beban negara. Sebab, jika tidak direncanakan dengan komprehensif, pendirian anak perusahaan seringkali membuka peluang oknum melakukan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

 

"Kalau memang nantinya dianggap itu tidak layak, ya harus dipangkas. Ya silahkan aja, diamputasi, harus kita harus cabut anak perusahaan (jika tidak berkontribusi positif kepada negara)," imbuhnya.

 

Terakhir, ia mengapresiasi keberanian Menteri BUMN Erick Tohir yang melakukan pemangkasan sejumlah anak perusahaan BUMN yang tidak layak dan tidak produktif bagi negara. Baginya, BUMN perlu mengedepankan pembenahan manajemen secara menyeluruh. Hal ini krusial agar negara mendapatkan pemasukan yang berkelanjutan, menyejahterakan masyarakat sekitar, sekaligus memperoleh kepercayaan dari publik.

 

"Menurut saya, (pendirian anak perusahaan menjadi) salah satu beban-beban BUMN beberapa tahun ini. Jadi, harus dibenahi manajemen secara menyeluruh," pungkas Muslim. (ts,iru/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...