Legislator Ingatkan Pendirian Anak Perusahaan Perhutani Tidak Timbulkan Kerugian Negara

19-07-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Muslim saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR ke Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (17/7/2023). Foto: Saum/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Muslim mengapresiasi kinerja Perum Perhutani yang dinilai mampu mengelola aset berupa lahan sebesar 2,4 juta hektar. Ia pun turut mendukung upaya Perum Perhutani yang melibatkan sekaligus memberdayakan masyarakat setempat sehingga implikasi yang diperoleh menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

 

"Di bawah Wahyu Kuncoro (Dirut Perum Perhutani) ini sudah ada langkah-langkah yang dilaksanakan dengan berbagai melibatkan masyarakat. (Seperti) hampir satu juta orang bekerja di situ, melibatkan hampir 6000 Desa. Saya pikir ini sangat positif," terang Muslim kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR ke Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (17/7/2023).

 

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pendirian PT Palawi Risorsis oleh Perum Perhutani tidak menjadi beban negara. Sebab, jika tidak direncanakan dengan komprehensif, pendirian anak perusahaan seringkali membuka peluang oknum melakukan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

 

"Kalau memang nantinya dianggap itu tidak layak, ya harus dipangkas. Ya silahkan aja, diamputasi, harus kita harus cabut anak perusahaan (jika tidak berkontribusi positif kepada negara)," imbuhnya.

 

Terakhir, ia mengapresiasi keberanian Menteri BUMN Erick Tohir yang melakukan pemangkasan sejumlah anak perusahaan BUMN yang tidak layak dan tidak produktif bagi negara. Baginya, BUMN perlu mengedepankan pembenahan manajemen secara menyeluruh. Hal ini krusial agar negara mendapatkan pemasukan yang berkelanjutan, menyejahterakan masyarakat sekitar, sekaligus memperoleh kepercayaan dari publik.

 

"Menurut saya, (pendirian anak perusahaan menjadi) salah satu beban-beban BUMN beberapa tahun ini. Jadi, harus dibenahi manajemen secara menyeluruh," pungkas Muslim. (ts,iru/rdn)

BERITA TERKAIT
Tanggapi Efisiensi Anggaran, Komisi VI: Jangan Sampai Korbankan Sektor Penting Negara
12-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor...
Kelola Terminal Feri Batam Center, BP Batam Perlu Terapkan Transparansi dan Akuntabilitas
11-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti polemik pengelolaan Terminal Feri Batam Center yang melibatkanBadan Pengusahaan...
Soal Terminal Feri, Komisi VI Dorong BP Batam Taati Putusan Pengadilan
11-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan akan menelaah isu lelang pelabuhan umum penumpang...
Krisis Mitra Pos Indonesia, Firnando Desak Perhatikan Nasib Pekerja Mitra
10-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto menggarisbawahi pentingnya peran lebih dari 17.000 mitra yang menjadi...