Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin saat penyerahan DPLK (bjp siap) Inklusi dan Edukasi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (14/6/2023). Foto: Ist/nr

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin melakukan sosialisasi literasi keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini diperlukan mengingat OJK mencatat akses keuangan atau inklusi keuangan syariah secara nasional hanya 12,12 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan angka inklusi keuangan secara umum yang menyentuh 85,10 persen pada 2022. Sedangkan, literasi keuangan syariah atau kemampuan memahami produk keuangan syariah hanya 9,14 persen lebih rendah dari literasi keuangan secara umum yaitu 49,68 persen.

“Angka-angka ini berarti bahwa berbagai produk keuangan syariah masih belum menjangkau seluruh masyarakat, dan belum sepenuhnya dipahami akan manfaat dan risikonya. Untuk itu, saya sangat senang dengan adanya edukasi ini, karena bisa memberikan pemahaman terkait keuangan syariah bagi Bapak/Ibu pengurus pondok pesantren. Untuk kemudian, Bapak/Ibu juga bisa kembali mengedukasi para santri dan santriwatinya. Dengan begitu, kita bisa semakin mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” ungkap Puteri dalam Kegiatan Inklusi dan Edukasi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (14/6/2023).

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Indarto Budiwitono. Ia menyatakan perlunya peran peningkatan literasi dan inklusi keuangan di lingkungan pesantren untuk mengejar tingkat inklusi keuangan sebesar 90 persen dan literasi keuangan sebesar 75 persen pada tahun 2024.

Puteri meyakini, linkungan pesantren dapat menjadi corong kepada masyarakat sekitar pesantren dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. “Alhamdulillah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Purwakarta telah dibentuk dan dikukuhkan pada tahun 2022. Salah satu fokus program kerja TPAKD Purwakarta yaitu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan literasi keuangan ke pesantren. Tidak hanya itu, kami juga telah dimulai yang ditandai dengan pembukaan agen laku pandai, pembukaan rekening, dan penyaluran kredit mesra,” ujar Puteri.

Selain itu, Bupati Kabupaten Purwakarta Anne Ratna Mustika mengungkap pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki peranan penting dalam memberdayakan umat dan ekonomi syariah.

“Apalagi, di Kabupaten Purwakarta sendiri pada tahun 2021 tercatat memiliki 345 pondok pesantren. Sehingga, melalui kegiatan ini diharapkan perekonomian pesantren dapat semakin berkembang dan dapat memandirikan perekonomian pesantren. Karena inklusi keuangan sangatlah strategis dalam pemberdayaan pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan kyai, pengurus, santri, dan masyarakat sekitar pesantren,” ungkap Anne.

Setelah rangkaian sambutan, acara dilanjutkan dengan serah terima secara simbolis untuk agen BJB Bisa kepada 4 Pesantren, penyerahan Dana Pensiun kepada 4 Pesantren, Kredit Mesra kepada 4 Pesantren. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh OJK dan BJB.

Acara juga dihadiri oleh Pimpinan OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat, Sekda Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha beserta OPD Se-Kabupaten Purwakarta, CEO Regional 1 BJB Iwan Prastyo, Rois Syuriah PCNU KH. Ahfaz Fauzi Asikin, Ketua PCNU Purwakarta Drs. Bahir Muchlis, Ketua PC Ansor Purwakarta, Ketua Tim Pemberdayaan Pesantren dan Inklusi Keuangan Kabupaten Purwakarta KH. Ahmad Anwar Nasihin, Ketua Yayasan Al-Muhajirin, Para Kiai, Alim Ulama, Pimpinan dan Pengurus Pondok Pesantren pada 100 yayasan di Kabupaten Purwakarta. (ann/rdn)