Kemenkop-UKM Harus Perhatikan Ada Rentenir Berkedok Koperasi di Masyarakat

13-09-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachmat Yasin saat mengikuti Raker Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023). Foto: Munchen/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachmat Yasin meminta Kementerian Koperasi dan UKM memperhatikan adanya rentenir yang berkedok koperasi di masyarakat. Ia menyebut saat ini ada istilah 'Koperasi Papan Nama' atau sebutan bagi rentenir yang seolah-olah merupakan koperasi, namun memberikan bunga tinggi.

 

"Jadi masih banyak juga kasus-kasus seperti ini. Jadi (Koperasi) papan nama itu adalah rentenir yang berbaju Kkoperasi. Seolah-olah koperasi tapi memberikan bunga yang tinggi," ujar Elly dalam Raker Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

 

Di Kabupaten Bogor sendiri, Elly menyebut terjadi penyusutan jumlah koperasi aktif, yaitu dari sebanyak 589 koperasi di tahun 2019 menjadi 540 koperasi di tahun 2020. Selain jumlah Koperasi aktif yang menyusut, keberadaan koperasi di Kabupaten Bogor juga didominasi oleh koperasi yang berstatus tidak aktif. Pasalnya, dari tahun ke tahun jumlah koperasi berstatus tidak aktif berada ada di atas angka 1.000 koperasi.

 

Untuk itu, Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini menunggu langkah konkret dalam mengatasi permasalahan tersebut. "Karenanya masyarakat dan koperasi itu di Kabupaten Bogor memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Yang menjadi pertanyaan besar bagi Kementerian Koperasi dan UKM bagaimana upayanya selama ini? Mengapa Koperasi banyak yang gulung tikar baik sebelum pandemi saat pandemi termasuk juga pasca pandemi?" jelasnya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...
Pilu Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Mufti Anam: Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Semakin Menderita
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat...