Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin saat mengikuti RDP dengan PT RNI, PT ASDP Ferry Indonesia, PT Brantas Abipraya, PT Sejahtera Eka Graha dan PT Pertamina di ruang rapat Komisi XI, Selasa (19/9/2023). Foto : Farhan/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin berharap PT Eka Graha, Legislator Fraksi Golkar ini berharap pemberian PMN Non Tunai TA 2023 yang diberikan bisa memberikan manfaat dalam penyediaan rumah murah dan berkualitas terutama bagi kaum muda yang saat ini jumlahnya separuh dari total populasi di Indonesia.

“Kami berharap PT Eka Graha bisa mendukung penyediaan rumah bagi masyarkat berpendapat rendah, karena faktanya banyak generasi milenial yang belum punya rumah karena harga tanah dan rumah yang semakin melonjak tinggi. Saya rasa ini tanggung jawab negara untuk bisa memenuhi hak paling mendasar yaitu sandang, pangan dan papan,” katanya saat mengikuti RDP dengan PT RNI, PT ASDP Ferry Indonesia, PT Brantas Abipraya, PT Sejahtera Eka Graha dan PT Pertamina di ruang rapat Komisi XI, Selasa (19/9/2023). 

Diketahui, Komisi XI DPR RI menyetujui PMN Non Tunai TA 2023 berupa tanah aset properti eks BPPN yang dikelola kementerian keuangan di Kawasan Bogor Timur yang berupa 71 SHGB yang berada di 3 kelurahan (Katulampa, CImahpar, Tanah Baru) seluas 290.440 m2, dengan nilai wajar sebesar Rp 1.227.507.102.000 kepada PT Sejahtera Eka Graha yang untuk optimalisasi pemanfaatan aset properti eks BPPN dan memperbaiki struktur permodalan dalam meningkatkan kapasitas usaha perusahaan.

PT Sejahtera Eka Graha mengoptimalkan kinerja dalam hal-hal sebagai berikut; meningkatkan kontribusi kepada negara berupa pajak dan dividen; meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kawasan bogor Timur; penambahan fasilitas publik bagi masyarakat kota bogor dan membuka lapangan pekerjaan pada saat konstruksi pembangunan dan memperkuat struktur permodalan perusahaan dan memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan industri properti di kota bogor.

Terakhir, kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia, Puteri berharap PMN Non Tunai yang diberikan mampu meningkatkan kapasitas RNI dalam mengatasi stabilitas harga pangan di tengah  berbagai tantangan yang kita harapkan.

Diketahui, Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal Negara Non Tunai Tahun Anggaran 2023 berupa Konversi Piutang APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar R2.564,71 Miliar kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), yang bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan holding BUMN industri pangan.

PT RNI mengoptimalkan kinerja dalam hal- hal sebagai berikut; mendukung penguatan ekosistem pangan dan kedaulatan pangan nasional melalui peningkatan produksi pangan dan pemerataan distribusi; Mendukung inklusivitas melalui kemitraan dengan petani, peternak, nelayan dan UMKM;Mendukung peningkatan Nilai Tukar Petani melalui program offtake; mendukung kestabilan inflasi pangan melalui penjualan produk produk pangan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mengurangi ketergantungan impor. 

Meningkatkan pendapatan negara melalui perpajakan dan dividen; mendukung pertumbuhan perekonomian nasional; memperbaiki struktur modal dan Kesehatan perusahaan; dan memperkuat kapabilitas bisnis terutama pada subklaster perdagangan dan logistik, perikanan serta garam. (rnm/aha)