Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak dalam RDP dengan Dirut PT PLN, Dirut PT RNI/ID Food dan Dirut PT Reasuransi Indonesia, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023). Foto : Oji/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mendukung usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2024 oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ID Food sebesar Rp832 miliar yang akan digunakan untuk ketahanan pangan. Kepada RNI, Amin menanyakan bagaimana peran RNI sebagai holding BUMN Pangan dalam mendorong Indonesia mewujudkan ketahanan pangan.

"Pertanyaan saya, ini gimana peran ID Food sebagai BUMN ini (terhadap perwujudan ketahanan pangan Indonesia) walaupun tentu garda terdepannya di Kementerian Perdagangan?" tanya Amin dalam RDP dengan Dirut PT PLN, Dirut PT RNI/ID Food dan Dirut PT Reasuransi Indonesia, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Sebagai holding BUMN Pangan, Politisi Fraksi PKS ini berharap RNI dapat berkontribusi mengambil peran yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pangan yang masih terjadi di Indonesia. Ia pun mendorong RNI untuk terus melakukan komunikasi dan koordinasi strategis dengan kementerian/lembaga terkait dalam usaha bersama menciptakan ketahanan pangan di Indonesia.

"(Saya harap) BUMN ini hadir ya ikut berkontribusi mengambil peran yang juga signifikan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Selain juga mungkin bicara soal tata kelola (pangan) saya yakin memang ini leading sektornya adalah Kementerian Perdagangan, tapi bagaimana RNI ini juga ikut hadir termasuk juga mungkin mengusulkan anggaran dan sebagainya," lanjutnya.

Diketahui, PT RNI mengusulkan PMN tahun 2024 senilai Rp832 miliar. Angka tersebut akan digunakan untuk memperpanjang umur simpan cadangan daging dan daging unggas, ID Food perlu memiliki fasilitas cold storage. Selain itu, PMN tersebut juga digunakan untuk memperkuat sarana produksi gula, ID Food perlu melakukan revitalisasi sejumlah pabrik gula. Terakhir, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pendanaan dalam rangka investasi infrastruktur CPP dan mendukung target swasembada gula di tahun 2028 (Perpres 40/2023). (bia/rdn)