Komisi IX Pertanyakan Kehadiran Negara Bagi WNI Korban TPPO

28-09-2023 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2023). Foto: Munchen/nr

 

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mempertanyakan kehadiran negara dalam memberikan pelindungan bagi Pekerja Migran Non Prosedural yang kerap kali menjadi korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

 

Felly menyampaikan, tak sedikit temuan kasus warga Sulawesi Utara ditemukan tak bernyawa dan diduga menjadi korban TPPO. Karena itu, ia meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan agar WNI tidak menjadi korban TPPO.

 

"Untuk pekerja (migran) yang tidak resmi, yang pulang dalam keadaan mayat banyak itu bu di Sulawesi Utara. Nah hal seperti itu, masa terkesan dibiarkan begitu bu. Sebab, lagi-lagi ada korban. Seperti apa langkah pemerintah?" ucap Politisi Dapil Sulawesi Utara ini.

 

Lebih lanjut, Felly menilai banyak WNI yang menjadi korban TPPO, sebab kurangnya sosialiasi serta edukasi terkait tata cara bekerja di luar negeri.

 

Felly mengatakan, awalnya para korban diimingi pekerjaan dengan gaji tinggi. Namun, setibanya di negara tujuan, mereka justru dipekerjakan sebagai online scammer. Para korban kemudian meminta untuk kembali ke tanah air. Namun perusahaan yang merekrut mereka tidak memberikan izin. 

 

"Jadi seperti apa ini penanganan untuk mereka? Mereka juga mengadu nasib sebab boleh dibilang di negara sendiri mereka tidak mendapatkan tempat. Kemudian, ada penawaran dari agen-agen yang tidak resmi, akhirnya mereka berangkat, tetapi pulang-pulang bu tidak bernyawa," ujar Felly.

 

Karena itu, Politisi dari Fraksi NasDem ini  mendorong adanya kolaborasi antara kementerian maupun dan lembaga dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dirinya juga berharap ada keseriusan pemerintah untuk memberantas mafia perdagangan orang. (ann,arn/aha)

BERITA TERKAIT
Aturan Pembatasan Medsos untuk Anak Harus Komprehensif Hingga Menyangkut Kesehatan Mental
10-02-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rencana pemerintah membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak perlu didukung dengan kebijakan yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan dampaknya...
Program Cek Kesehatan Gratis Harus Didukung Fasilitas dan SDM Mumpuni di Lapangan
09-02-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, menyatakan dukungannya terhadap Program Cek Kesehatan Gratis yang akan dilaksanakan mulai...
Pendaftaran Digital Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Jangan Sulitkan Masyarakat
07-02-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamad Zulfa mendukung penuh program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) dari...
Tidak Menumpuk di Kota Besar, Komisi IX Dorong Peningkatan Status Faskes di Sulawesi Tengah
06-02-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Palu – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan bahwa fokus utama program kesehatan di Sulawesi Tengah...