Pemerintah Perlu Edukasi Masyarakat Soal Transisi Energi

03-10-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa dalam rapat dengan Dirut Pertamina dan PLN, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023). Foto :Oji/Man

 

Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI kembali menggelar Rapat Kerja dengan Dirut Pertamina dan PLN sebagai BUMN Sektor Energi di Indonesia. Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa meminta Pertamina dan PLN untuk mengedukasi masyarakat terkait transisi energi yang sedang dikejar Indonesia.

 

Ia mengatakan, edukasi tersebut tidak hanya sisi positif dari transisi energi yang ada. Namun juga sisi negatif dari adanya energi baru terbarukan. Sehingga, masyarakat akan mendapatkan pengetahuan dari dua sisi dalam upaya transisi energi saat ini.

 

"Saya kira mesti ada juga sosialisasi dari pihak perusahaan PLN dan Pertamina kepada masyarakat juga terkait dengan sisi-sisi negatif atau dark side. Kita juga harus jujur mengatakan bahwa tidak semua energi baru dan terbarukan itu semuanya positif. Ya benar memang positif dari sudut pandang tertentu, tapi kita harus jujur juga melihat bahwa ada darkside nya juga," ujar Hendrik dalam rapat dengan Dirut Pertamina dan PLN, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun mencontohkan sisi negatif dari transisi energi. Ia menyebut, adanya kendaraan listrik masih menggunakan batubara yang juga merupakan energi fosil. "Kita misalnya bangga dengan nikel menghasilkan baterai dan sebagainya. Tetapi begitu banyak kerusakan lingkungan juga yang disebabkan karena pertambangan nikel dan sebagainya," jelasnya.

 

Terakhir, ia pun mengapresiasi progres transisi energi yang dilakukan kedua BUMN energi tersebut. "Saya kira tinggal memberikan penjelasan kepada masyarakat. Yang penting bagi saya adalah progres yang dilakukan. Saya kira progresnya sangat positif sekali dan itu sesuatu yang harus diapresiasi," tutup Legislator Dapil Maluku tersebut. (bia)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...