Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi IX DPR mengunjungi Kantor Walikota Tarakan di Provinsi Kaltara, Rabu (4/10/2023). Foto: Jaka/nr

Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati memberikan apresiasi atas komitmen dan kerja keras Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan atas berbagai capaian pembangunan bidang kesehatan. Pasalnya, dibidang kesehatan, Provinsi Kalimantan Utara telah mencapai cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) sejak Februari 2023 dengan capaian kepesertaan JKN sebesar 97,89 persen.

“Namun, tadi ada hasil temuan Dewas BPJS Kesehatan masih terbatasnya alat kesehatan dan pelayanan di RS kaltara dan Tarakan. Saya rasa ini harus menjadi perhatian dan ini akan menjadi agenda utama agar Kemenkes mensupport terhadap pembanguan ataupun pemenuhan alat-alat kesehatan. Ini perlu adanya perhatian yang lebih khusus, karena sayang sekali  capaian kepesertaan BPJS nya sudah banyak, tapi masih harus melewati tahap rujukan-rujukan terlebih dahulu,” ujar Kuniasih saat memimpin Tim Kunker Komisi IX DPR mengunjungi Kantor Walikota Tarakan di Provinsi Kaltara, Rabu (4/10/2023).

Selain itu, Politisi F-PKS ini juga sempat menyinggung terhadap penurunan angka stunting di Kaltara. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 bahwa Angka Kematian Ibu di Kalimantan Utara merupakan yang terendah di Indonesia, yaitu 29 jiwa. Adapun angka stunting di tahun yang sama ada di angka 27,5 persen lebih tinggi di atas rata-rata nasional. Namun, dengan kerja keras tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara mampu menurunkan angka stunting menjadi 22,1 persen.

“Angka yang tercatat sebagai tiga besar nasional untuk kategori provinsi yang mampu menurunkan stunting di atas 5 persen yang perlu kita apresiasi bersama. Kita memahami bahwa stunting ini urusan kita bersama yang sifatnya multisektoral. Dengan target 14 persen tahun depan, kami mendorong adanya upaya yang lebih massif lagi terutama bagaimana penguatan upaya-upaya promotive dan preventif.  Kami mencatat pertengahan tahun ini, masih ada 12,5 persen Puskesmas di Kalimantan Utara yang belum memiliki alat USG dan 30,36 persen tenaga dokter yang belum terlatih menggunakan alat ini,” terang Kurniasih.

Legislator Dapil DKI Jakarta II ini berpesan, pihaknya juga terus mendorong Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan untuk terus memprioritaskan berbagai program strategis kesehatan, termasuk pengendalian penyakit tidak menular dan tidak menular. “Kami juga terus mendorong upaya pengawasan obat dan makanan diperkuat sehingga tugas negara memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak aman bisa dijalankan,” pungkas Kurniasih. (jka/aha)