Budayawan Prof. Franz Magnis Suseno mengatakan, persoalan yang potensial  yang berbahaya di Indonesia bukan persoalan kerukunan antar agama, melainkan ketegangan dan friksi antara penduduk etnis lokal dan  kaum pendatang.

"Misalnya saja konflik yang cukup mengkhawatirkan di Sumsel antara  masyarakat muslim lokal dengan pendatang beragama Hindu dari Bali,dimana biasanya konfliknya berlatar belakang ekonomi, tetapi dapat semakin meningkat karena adanya kepentingan politik," ujarnya saat menyampaikan pandangannya dalam sub tema parliament and universal ethics for  interfaith cooperation,di dalam acara parliamentary event on interfaith dialog, di Nusa Dua, Kamis, (22/11).

Sementara terkait kebebasan beragama, Franz Magnis menyoroti bahwa hampir 95 persen pemeluk agama minoritas hidup, bekerja dan beribadah, serta bersosialisasi dengan damai di lingkungan mayoritas.

"Ini termasuk meyakinkan, namun dapat menjadi tanda peringatan yang cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu kita harus melihat persoalan ini secara serius tetapi tidak ada alasan kita tidak memanage dan terus membangun kesamaan dalam konsep unity in diversity," ujarnya.

Guna membangun unity in diversity tersebut, lanjut Franz Magnis, perlu didorong komunikasi yang terus menerus dalam dua tingkat. pertama komunikasi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, artinya bersama antar umat beragama mengedepankan kesamaan nilai bahwa kita semua merupakan orang indonesia tanpa kecuali. level kedua, paparnya, dalam tingkatan theological dan intelektual.

"Kita semua harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap agama masing-masing, sebagai contoh dalam pemahaman toleransi, pluralisme, yang bertujuan menghadapi tantangan berbahaya dari modernitas dan globalisasi yang selalu diikuti budaya konsumerisme dan ideologi garis keras," paparnya.

Franz menegaskan, semakin berkembangnya korupsi di berbagai bidang kehidupan di Indonesia membuat semakin tidak stabilnya sendi kehidupan. disisi lain, pemerintah juga harus mengikis semangat fanatisme keagamaan yang brutal di Indonesia.

"pemerintah juga memiliki tugas mencerdaskan kehidupan bangsa guna menghadapi perubahan sosial yang fundamental sebagai konsekuensi dari modernisasi," tandasnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.