Hadirnya KEK Kesehatan Sanur di Provinsi Bali Diharapkan Mampu Serap Tenaga Kerja

09-10-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VI dalam rangka pengawasan terkait pengembangan Pariwisata Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Rabu (4/10/2023). Foto: Runi/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menjelaskan pembangunan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur Bali sampai saat ini telah mencapai hampir 70 persen. Diharapkan dengan adanya pengembangan daripada proyek tersebut dapat menyerap tenaga kerja mencapai ribuan pegawai, sert menjadi daerah Konservasi terhadap lingkungan pasalnya di lokasi tersebut akan ada kebun raya. 


“Mudah-mudahan diharapkan dengan adanya pembangunan KEK Kesehatan Sanur yang telah mencapai tujuh puluh persen progresnya dengan luas 41,26 hektar mampu menyerap tenaga kerja mencapai empat ribu limaratus pegawai, memberikan multiplayer effect, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali,” ujarnya kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VI dalam rangka pengawasan terkait pengembangan Pariwisata Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Rabu (4/10/2023).


Lanjut Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan area KEK Kesehatan Sanur ini, tidak hanya pembangunan rumah sakit saja, namun juga ada hotel yang dulunya bernama Inna Bali yang saat ini sedang tahap merevitalisasi akan berubah nama menjadi Meru, target daripada pembangunan tersebut akhir 2023. 


“Saya menginginkan hadirnya pembangunan hotel di kawasan KEK Kesehatan Sanur saat ini tengah di revitalisasi, Mampu mempertahankan para pegawai yang hingga saat ini masih bertahan bekerja walaupun dengan kondisi yang sangat sulit. Pihak dari manangement hotel harus bisa menerima kembali pegawainya bekerja. Mudah mudahan pembangunan tersebut bisa segera terselesaikan sesuai target yang di tetapkan, sehingga mampu mempercepat peningkatan perekonomian,” pungkasnya. (rni/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...