Selamatkan Rakyat dari Radioaktif, Pemerintah Perlu Kurangi Impor ‘Seafood’ dari Jepang

16-10-2023 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI Elly Rachmat Yasin. Foto : Ist/Man

 

Keputusan Jepang membuang limbah radioaktif PLTN Fukushima disikapi tegas oleh Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI Elly Rachmat Yasin mendesak Indonesia mengurangi impor makanan laut (seafood) dari Jepang. Ia meminta Indonesia memeriksa ketat produk seafood dari Jepang.

 

Pemerintah Jepang, menurut Elly harus menanggung penuh terhadap biaya pemeriksaan seafood dari Jepang yang bertujuan memastikan keselamatan rakyat Indonesia. Elly menegaskan, Indonesia perlu menekan Jepang agar bertanggung jawab atas pemeriksaan keamanan pangan itu.

 

"Jepang selama ini menganggap rendah kualitas ekspor perikanan dari Indonesia. Disebutnya, produk perikanan kita di bawah standar sehingga mengalami kendala masuk ke Jepang. Kini kita minta Jepang bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeriksaan produk perikanan yang diekspornya," tutur Elly dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (16/10/2023).

 

Politisi Fraksi PPP itu mengatakan Indonesia perlu bereaksi pada keputusan Jepang membuang limbah puluhan ribu ton air tercemar radioaktif dari PLTN Fukushima itu. Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk dapat memperketat pemeriksaan semua produk makanan asal Jepang.

 

"Saya minta menteri Perdagangan Indonesia mengurangi impor seafood asal Jepang. Juga mendesak pemerintah memeriksa dengan cermat semua produk makanan asal Jepang, karena kecerobohan Jepang ini sungguh mengkhawatirkan," tegas legislator dari Dapil Kabupaten Bogor atau Jawa Barat V itu. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...