Rafly Kande dan Warga Manggamat Aceh Selatan Suarakan Tolak Mafia Tambang

26-10-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Rafly Kande. Foto : Dok/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Rafly Kande dan warga Manggamat, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh mendeklarasikan tolak mafia tambang di daerah yang terkenal kaya akan emas dan mineral itu. Rafly dalam kunjungannya ke Desa Manggamat itu, menilai ada persoalan yang menarik dan menyita perhatian sejumlah pihak di Aceh Selatan. Salah satunya adalah aktivitas pertambangan di Aceh Selatan yang berdampak pada lingkungan dan keresahan masyarakat di Kecamatan Kluet Tengah.

 

"Ini adalah bukti bahwa sektor tambang tidak dikelola dengan baik, sehingga memunculkan persoalan di masyarakat dan dapat menyebabkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, " ucap Rafly usai berdialog dan menyerap aspirasi dari masyarakat Manggamat, Kabupaten Aceh Selatan, Rabu (25/10/2023).

 

Menurutnya, selama ini aktivitas pertambangan di Aceh Selatan kerap melahirkan berbagai masalah baik dengan masyarakat maupun pemerintah. Hal tersebut disebabkan tidak adanya komitmen dan ketegasan dari pemerintah untuk mengatur persoalan pertambangan sehingga memunculkan praktik mafia tambang.

 

"Mafia tambang adalah musuh masyarakat, mereka hadir untuk mengeruk hasil alam di Aceh Selatan dan meninggalkan alam yang rusak dan berbahaya bagi masyarakat, kita semua harus berpartisipasi untuk menolak mafia-mafia tambang," ulasnya.

 

Politisi Fraksi PKS ini berharap nantinya di Aceh segera terbentuk regulasi Badan Pertambangan Aceh, sehingga kekayaan mineral di Aceh dapat terjaga dan melahirkan manfaat bagi masyarakat Aceh. "Kami berkomitmen menolak mafia tambang di Aceh khususnya Aceh Selatan, untuk itu kami terus memperjuangkan agar terbentuknya regulasi tentang badan pertambangan Aceh," harap Legislator Dapil Aceh I ini. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...