Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus saat menetapkan Pimpinan Pansus RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023). Foto: Faisal/nr

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus menyatakan sepakat untuk memperkuat penjagaan laut Indonesia (coast guard of Indonesia). Sebab itu, ia mendorong perbaikan tata kelola antar stakeholder agar masing-masing bisa bekerja maksimal menjaga kedaulatan lautan Indonesia. 

"(Dari RUU Kelautan ini) sebenarnya ada keinginan dari  pemerintah untuk membentuk Indonesia coast guard. Jadi, nantinya bisa bertindak dan katakanlah dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai penegakan hukum di laut," ucap Lodewijk kepada Parlementaria usai memimpin agenda Penetapan Pimpinan Pansus RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023). 

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menyatakan bahwa Pansus RUU Kelautan juga akan bekerja untuk mengupayakan adanya ketegasan dalam penegakan hukum di laut. Hal ini menjadi perhatiannya lantaran illegal fishing kerap terjadi di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. 

"Kewenangan ini yang tentunya akan diperjuangkan oleh Pansus (RUU Kelautan). Pansus ini  dibentuk agar ada penegak hukum di laut. Nah sekali lagi saya katakan akan ada beberapa stakeholder di lapangan. Nah itu yang harus disatukan ya dalam Indonesia coast guard," tandas Lodewijk. 

Sebagai informasi, DPR yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus melantik sejumlah Pimpinan Pansus RUU Kelautan pada Kamis (2/11/2023). 

Di antaranya, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan Utut Adianto sebagai Ketua Pansus RUU Kelautan, Anggota Fraksi Partai Golkar Christina Aryani, Anggota Fraksi PKS Slamet, dan Anggota Fraksi Gerindra Endro Hermono sebagai Wakil Ketua Pansus RUU Kelautan. Masing-masing dari pimpinan tersebut sepakat membahas RUU Kelautan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. (ts/rdn)