Menurut UU No.43 Tahun 2009 Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Namun disayangkan masih banyak orang yang memandang Bagian Arsip dengan sebelah mata.

Demikian dikatakan  Kepala Bidang Arsip dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPR-RI Lili Trisnaningsih, saat melakukan konsinyering di Ciloto Cisarua Bagor, Jumat (30/11) malam.

Lili Trisnaningsih menyayangkan, mengapa  masih adanya pandangan dan paradigma orang memandang arsip dengan pandangan yang sempit. “ Mungkin karena dokumen atau pengelolaan dokumen belum dipandang sesuatu yang penting, padahal dokumen tersebut menjadi sesuatu yang  sangat penting jika orang selalu berpikiran yang positif, “ jelas Lili.

Dikatakan, berdasarkan  landasan hukum bekerjanya pengelolaan arsip dan dukumen itu bukan hanya  UU Kearsipan saja akan  tetapi sudah mengarah kepada UU Kebebasan Informasi Publik. Beberapa kali pernah terjadi kasus yang menimpa  dilingkungan DPR, maka yang dicari oleh para penegak hukum seperti KPK dan BPK  pastinya sudah menuju kesumber arsip serta dokumennya. “ Jadi sekarang tidak bisa lagi pengelolaan dokumen dipandang dengan sebelah mata, “ tukasnya.

Lebih lanjut Trisnaningsih mengemukakan, sistem kearsipan di DPR dikelompokkan menjadi dua yakni arsip subtantif dimana arsip-arsip tercipta karena pelaksanaan tugas pokok seperti arsip tentang pembahasan RUU dan arsip pengawasan. Selain itu arsip fasilitatif seperti arsip tentang Keuangan, Kerumahtanggaan, Perjalanan Dinas, Kehumasan dan Kepegawaian.

Dia berharap agar Bidang Arsip dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPR-RI dapat menunjang seluruh kegiatan Dewan maupun kegiatan Kesekretariatan Dewan sesuai dengan perkembangan dinamika politik yang ada pada masa seperti sekarang ini. (Spy), foto : supri/parle.