Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Syamsul Bakhri didampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, Jajaran Pemprop serta Kadinas Pendidikan NTT meninjau langsung SMAN 2 Oeli’i di Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Jumat(30/11).

“Masalah pendidikan di Nusa Tenggara Timur memang sangat memprihatinkan. Masalah pendidikan perlu  mendapat perhatian yang sangat serius karena menduduki rangking ke 33 dari 33 Propinsi atau berada di rangking terakhir,” tandas Jefri Riwu Kore (FPD), anggota Komisi X DPR RI yang juga putera daerah NTT saat kunjungannya bersama 11 orang anggota ke SMAN 2 Oeli’i.

Menurut dia, dengan adanya kunjungan ini, Komisi X DPR dapat melihat langsung sarana dan prasarana pendidikan di Nusa Tenggara Timur, khususnya keberadaan SMAN 2 Oeli’i yang sangat memprihatinkan.

Selain mengunjungi SMAN 2 Oeli’i, Komisi X juga meninjau Gedung SD Gmit Manulai 2 di Kecamatan Alak dan SMA Kristen/SMK Naikoten, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.“Kita melihat langsung seperti apa sarana dan prasarana pendidikannya.” Apalagi SMAN 2 Oeli’i sampai sekarang masih darurat,” ujarnya.

Lebih memperihatinkan lagi lanjut Jefri, sekolah tersebut ditempuh oleh siswa siswinya dengan berjalan kaki maupun memakai kendaraan sepeda motor ditempuh  sejauh 15 Km karena posisi sekolah berada di pedalaman hutan jati.

Selain meninjau gedung sekolah dan sarana fisik lainnya, Komisi X juga melihat dari dekat proses belajar mengajar. “ Apakah ada kekurangan guru atau seperti apa kendala yang dihadapi sekolah. Ini akan menjadi masukan ke kementerian Pendidikan untuk diperhatikan, “ kata Jefri.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Syamsul Bahkri mengungkapkan, kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur ini sebagai bentuk perhatian DPR RI terhadap kualitas pendidikan di NTT.  Dengan turun ke lapangan,Dewan ingin mendengar secara langsung keluhan dan kendala yang berkaitan dengan pendidikan.

 “ Ini merupakan kunjungan spesifik Komisi X DPR, sehingga keluhan atau permasalahan yang adanantinya akan menjadi masukan bagi DPR untuk diperjuangkan dengan Kementerian Pendidikan Nasional,” kata Syamsul Bahkrimenambahkan. (hr), foto : eka hindra/parle.