Curhat Keluh-Kesah Guru dan Tenaga Kependidikan kepada Anita Jacoba

08-11-2023 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023). Foto : Devi/Man

 

Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba menyampaikan beragam keluh-kesah dari Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) terkait program-program yang dijalankan oleh Kemdikbudristek. Keluhan yang sangat beragam ini, baginya, harus menjadi bahan evaluasi agar program yang dijalankan menjadi lebih optimal pada tahun mendatang.

 

“Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menyulitkan karena memakan waktu enam bulan. Sekolah kosong, guru kurang, anak-anak menjadi terlantar. Jika PPG ini enam bulan, anak-anak kami siapa yang mengajar?” ungkap Anita dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

 

Curhat mulai dari Pendidikan Profesi Guru, keterlambatan pencairan dana sertifikasi, hingga tidak adanya formasi guru CPNS di daerah 3T

 

Selain soal PPG, curhat lain yang disampaikan kepada Anita Jacoba adalah terkait dana sertifikasi untuk guru yang sering terlambat diterima. Banyak guru, sebutnya, yang sudah tidak merasakan bahagia ketika dana sertifikasi turun karena proses administrasi pembayaran rumit dan memakan waktu lama.

 

“Kalau itu memang terlambat di pemerintah daerah, tolong ditegur supaya tidak terlambat. Dana sertifikasi itu jangan dihambat. Jika memang waktunya tiga bulan, cairkan tiga bulan. Ini sudah tiga, enam, sembilan bulan baru dibayar sekaligus. Mereka sudah terlanjur ngutang, Pak” terangnya.

 

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga turut mengajak untuk memberikan perhatian lebih kepada guru di daerah terpencil. Menurutnya, guru di daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T) sudah seharusnya memperoleh keadilan yang sama dengan guru yang ada di daerah lainnya.

 

“Guru Matematika dan Bahasa Inggris di daerah terpencil juga mengeluh karena tidak pernah ada formasi (CPNS). Padahal kalau dilihat di ijazahnya linear dengan guru SD. Tapi kenapa matematika dan Bahasa inggris kok tidak ada formasinya untuk sekolah negeri di daerah 3T. Permintaan juga dari guru-guru di daerah terpencil, dana-dana daerah juga mereka tidak dapat,” tukas Legislator Dapil NTT II. (mag,ts/rdn)

BERITA TERKAIT
Hetifah Sjaifudian Minta Kendala Pengisian PDSS di SNPMB 2025 Segera Diselesaikan
08-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti berbagai kendala dalam proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan...
Komisi X Dorong Solusi bagi Siswa Terhambat Daftar SNBP
07-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Keterlambatan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) oleh 373 sekolah menyebabkan ratusan siswa terancam gagal mengikuti...
Komisi X Dukung Penguatan Kelembagaan Bagi Pendidikan Nonformal dan Informal
06-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI menyatakan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan yang mengurusi pendidikan nonformal dan informal di Indonesia....
Legislator Minta Empat Kementerian Ini Jangan Kena Efisiensi Anggaran
06-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad Alaydrus, meminta pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan efisiensi anggaran...