Kalangan Perbankan mengharapkan RUU Perbankan dapat mendorong pembiayaan bagi kredit UMKM sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Kita mengharapkan pembiayaan bisa sampai ke seluruh pelosok negeri, disisi lain, kebijakan BI juga sudah mendorong Bank di Indonesia untuk membuat pengaturan minimum kredit UMKM berjenjang sebesar 20 persen,"ujar Ekonom dari ISEI Mirza Adityaswara, saat diminta tanggapannya terkait RUU Perbankan, di Gedung Nusantara I, Senin, (3/12).

selain itu, lanjutnya, karena mengelola dana masyarakat,  Perbankan perlu dikontrol khusus pemberian kredit. pasalnya, pemberian kredit bila berlebihan maka akan terjadi bubble dan pertumbuhan menjadi tidak sustainable. "Karena itu laju kredit harus ada kontrol yang jelas,"katanya.

Yang utama, paparnya, perlu dikontrol non trading activities artinya perlu kebijakan resolusi Bank bila bermasalah saat krisis ekonomi nantinya. Sementara khusus OJK, lanjut Mirza, OJK itu mengambil alih fungsi pengawasan di BI dan Bapepam.

"Apabila ada krisis siapa yang jadi BPPN, LPS wewenangnya tidak sebesar BPPN, hanya sebagian wewenangnya saja. LPS hanya merekap Bank saja tidak bisa mengambil alih aset debitur, karena itu perlu dipikirkan apakah perlu dikasih wewenang bagi LPS atau tidak di dalam RUU Perbankan ini,"paparnya.

Terkait rendahnya kredit Perbankan bagi UMKM, lanjutnya, Bank kecil memang tidak memiliki aset pasar surat utang, sehingga cost of fund bank kecil jadi tinggi, "Jadi saatnya konsolidasi Perbankan, karena suplai kredit UMKM masih rendah,"ujarnya.

Sementara ekonom Fauzi Ichsan mengatakan, kita mengharapkan funding cost perbankan dapat menurun. apabila cost menurun maka kredit perbankan akan semakin meningkat. "Bank besar funding cost rendah, karena dana masyarakat bisa diparkir di SBN, sementara bank kecil tinggi, perlu dipikirikan bagaimana kita dapat menekan funding cost Perbankan,"ujarnya.

Apakah kredit harus diatur dengan praturan untuk meningkatkan sektor real, Fauzi menjelaskan memang disatu sisi bisa saja dapat menurunkan loan untuk UMKM, namun jika perbankan digenjot dan NPL naik siapa yang disalahkan. "Memang ada pergeseran wacana paska krismon prioritas perbankan jadi pruden, transparan, ketat kemudian NPL bisa ditekan. Wacana bergeser agar perbankan mendorong kredit ke sektor real,"tandasnya. (si)foto:wy/parle