BK DPR Segera Umumkan Keputusan Terhadap Laporan Menteri BUMN

05-12-2012 /

Badan Kehormatan DPR RI akan segera umumkan keputusan terhadap Laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan. BK malam ini, akan menggelar Sidang Tertutup untuk mengambil keputusan.

Wakil Ketua BK DPR RI Siswono Yudo Husodo mengatakan bahwa  penyidikan terkait laporan Dahlan Iskan tentang adanya dugaaan pemerasan oleh sejumlah anggota DPR kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tingkat penyelidikan telah selesai.

Direncanakan malam ini Pukul 19.00 WIB akan diadakan sidang tertutup BK untuk mengambil keputusan, yang akan diadakan di Wisma DPR Griya Sabha Kopo Puncak Bogor, dan seperti biasa pada pengambilan keputusan sebelumnya bisa sampai larut malam. “Tempatnya nyaman untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis,” katanya, di Gedung Nusantara DPR, Jakarta. Rabu (5/12).

Siswono, menjelaskan Proses Penyelidikan BK bersifat rahasia, oleh karena itu dalam melaksanakan etika di BK, tidak bisa menyampaikan hasil prosesnya. Masyarakat dapat memperoleh kesimpulannya setelah keputusan itu diambil. “Masyarakat dapat mengetahui  Keputusan BK, esok pagi (Kamis, 6 Desember 2012) melalui Sekretariat BK DPR,” paparnya.

Karena didalam mengambil keputusan yang begitu penting menyangkut orang, kita mengusahakan seluruh anggota BK yang hanya berjumlah 11 orang anggota DPR RI selurunya bisa hadir. Seperti diketahui anggota BK bisa merangkap menjadi anggota badan kelengkapan lain seperti di komisi, tetapi juga bisa di panja ataupun dipansus, sehingga seringkali pada rapat siang hari bisa tidak dihadiri seluruh anggotanya. “Dengan rapat malam hari diharapkan seluruh anggota BK 11 orang bisa hadir,” tambahnya.

Menanggapi mengenai adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR, Siswono yang juga Politisi Partai Golongan Karya ini mengatakan, jujur harus diakui bahwa bila melihat peristiwa sebelumnya, pelanggaran memang dilakukan oleh beberapa anggota DPR. Seperti kasus DPIDpengadaan Al-Qur’an di Kementerian Agama, masalah tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta kasus Hambalang dan  Wisma Atlit.

 “Ada beberapa anggota DPR yang menyimpang. Tetapi kalau mengeneralisir itu juga  tidak fair, karena masih sangat banyak anggota DPR yang melakukan tugasnya dengan baik demi kemajuan bangsa dan negara,” tegas Siswono.

Sejak tahun 2009 BK DPR RI telah mengambil keputusan terhadap lebih dari 28 anggota DPR. berarti sekitar 5% dari 560 orang anggota Dewan. Keputusan yang telah diambil terhadap 28 anggota DPR itu, yaitu 2 orang DPR diberhentikan dari DPR, ada 6 anggota DPR yang dalam proses  mengundurkan diri, kemudian ada 7 anggota yang diberhentikan sementara, 4 anggota yang dipindah dari komisi, dan ada 3 anggota yang dilarang memimpin alat kelenggapan dewan, ada 3 yang dapat teguran tertulis, dan 2 teguran lisan.

Siswono mengungkapkan penyelesalannya terhadap Dahlan Iskan yang merupakan seorang Menteri memberikan laporan yang tidak akurat, kemudian mengkoreksi sampai 2 kali nama orang. “Dahlan Iskan sangat ceroboh dengan laporannya, BK akan meminta Dahlan Iskan untuk merehabilitasi terhadap anggota yang dia sebut namanya ternyata kemudian diralat sendiri,” tegasnya. (as)foto:wy/parle

BERITA TERKAIT
Kerja Sama dan Komunikasi dengan Berbagai Pihak Syarat Mutlak Kelancaran Kinerja MKD DPR RI
28-11-2024 /
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin mengungkapkan kerja sama yang sinergis serta...
Agung Widyantoro Bahas Hak Imunitas Anggota DPR RI dalam Kunjungan MKD ke Bogor
21-11-2024 /
PARLEMENTARIA, Bogor - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Agung Widyantoro, memberikan penjelasan kepada jajaran Polres Bogor, Jawa...
MKD Dorong Kolaborasi dengan Polres Bogor Terkait Penindakan Pelat Palsu DPR
21-11-2024 /
PARLEMENTARIA, Bogor -Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Polres Bogor, Jawa Barat, dengan salah satu...
Adang Daradjatun Usulkan Sosialisasi Peraturan Etika bagi Anggota DPR Baru
13-11-2024 /
PARLEMENTARIA, Depok — Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Daradjatun, menekankan pentingnya sosialisasi mengenai peraturan etika kepada anggota...