Hasbi Anshory: Perusahaan Provider Seluler Lacak dan Tindak Cepat Proses Hukum Para Penipu
Anggota Komisi I DPR RI Hasbi Anshory dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2023). Foto : Runi/Man
Anggota Komisi I DPR RI Hasbi Anshory mendorong Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dalam hal ini PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT XL Axiata (XL), PT Indosat Tbk, PT Smartfren Telecom untuk melakukan pencegahan hingga bertindak cepat terhadap semua pengaduan penipuan melalui jejaring telepon seluler.
”Jadi saya lihat, ini dari masyarakat yang saya cek yang banyak penipuan, rumitnya pengaduan membuat mereka tidak mau mengadu. Kemudian mereka menganggap ini uang tidak bisa kembali lagi ngapain lagi kita ngadu? itu psikologi yang dilakukan oleh masyarakat,” kata Hasbi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem ini, modus yang dilakukan penipu hampir sama, sehingga harusnya bukan masalah besar bagi provider untuk melacak dan memblokir para penipu tersebut. Lebih lanjut, ia juga berharap perusahaan provider ini bisa bekerjasama dengan kepolisian agar memberikan efek jera bagi para penipu.
"Modus yang dilakukan penipu hampir sama, sehingga harusnya bukan masalah besar bagi provider untuk melacak dan memblokir para penipu tersebut".
"Kemudian penipuan-penipuan yang lain, kecelakaan segala macam itu, saya lihat modusnya sama, beberapa yang nelpon itu suaranya mirip-mirip. Berarti ini ada satu komplotan yang mereka nyaman-nyaman saja, tapi kalau ini diproses secara hukum pasti mereka akan ada efek jera,” terangnya.
Dalam rapat yang sama, Legislator Dapil Jambi ini juga menyampaikan sulitnya sinyal telpon seluler di daerahnya. Padahal berdasarkan data paparan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), kata Hasbi, Telkomsel ini sudah mencapai 97% populasi di Indonesia.
”Di tempat saya dari 1546 Desa, 180 Desa tidak dapat aliran dari pada XL, Telkomsel ,Indosat dan Smartfren, 180 Desa. Ada dibangun oleh Kominfo sekitar 7 BTS. Apakah perusahaan-perusahaan ini menunggu pemerintah membangun yang kosong-kosong itu atau bagaimana?,” pungkasnya. (we,gal/rdn)
