Bertemu Jokowi, Parlemen MIKTA Bahas Perdamaian Israel-Palestina Hingga Persoalan 'Climate Change'

20-11-2023 / B.K.S.A.P.
Ketua DPR RI Puan Maharani dan empat ketua parlemen anggota MIKTA bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perhelatan MIKTA Speakers' Consultation ke-9 di Jakarta, Senin (20/11/2023). Foto : Biro Pers Sekretariat Presiden/Man

 

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani dan empat ketua parlemen anggota MIKTA bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perhelatan MIKTA Speakers' Consultation ke-9. Dalam pertemuan ini disampaikan Puan, salah satu yang menjadi poin penting pembahasan ialah mengenai upaya perdamaian yang ada di Gaza, Palestina.


"Pada pertemuan dengan Presiden di istana Negara tadi, atau di istana Merdeka tadi, kami membicarakan berbagai hal khususnya terkait dengan perdamaian yang ada di Gaza, Palestina. Bagaimana kami dalam sidang MIKTA ini mendorong agar nanti bisa dibukanya koridor kemanusiaan dan tetap memperjuangkan kemerdekaan yang ada di Palestina,” kata Puan dalam Konferensi Pers perhelatan MIKTA Speakers' Consultation ke-9 di Jakarta, Senin (20/11/2023).

 


"... sidang MIKTA ini mendorong agar nanti bisa dibukanya koridor kemanusiaan dan tetap memperjuangkan kemerdekaan yang ada di Palestina,"


Disampaikan Puan, selain membahas upaya perdamaian Israel-Palestina, hal lain yang menjadi pembahasan ialah persoalan perubahan iklim (climate change) dan kondisi ekonomi dunia yang dinilai sedang tidak cukup baik.


“Karenanya kami bersepakat bahwa forum MIKTA ini nantinya menghasilkan kesepakatan atau joint statement yang pertama tentu saja mendukung perdamaian bagaimana kemudian ekonomi global ini bisa berjalan baik dan apapun yang terjadi MIKTA sebagai salah satu forum, bisa mendukung apa yang didukung atau dilakukan bersinergi dengan hal-hal yang dilakukan pemerintah di negara MIKTA tersebut,” paparnya.


Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa MIKTA yang beranggotakan Meksiko Indonesia Korea Selatan Turki dan Australia adalah kelompok negara dengan kekuatan menengah (middle power), yang mempunyai satu persamaan yakni negara demokrasi yang menjunjung the role of law.


“Kami bertujuan mendorong kolaborasi internasional dalam penanganan berbagai masalah Global dan hal ini diperlukan karena meningkatnya ketegangan geopolitik global dan rivalitas antara major power,” pungkasnya. (we,gal/aha)

BERITA TERKAIT
Sidang OECD Parliamentary Network, BKSAP: Persoalan Perubahan Iklim Prioritas Utama
07-02-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri Sidang OECD Parliamentary Network yang diselenggarakan di Paris, Perancis...
BKSAP Tegaskan Investasi Hijau Kunci Atasi Perubahan Iklim
07-02-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) hadir dalam Sidang OECD Parliamentary Network yang diselenggarakan di...
Perkokoh Komitmen Dukung Palestina, Mardani Temui Organisasi Kemanusiaan Peduli Palestina
04-02-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI semakin memperkuat dukungan terhadap perjuangan Palestina dengan merangkul berbagai...
Guatemala Tertarik Bergabung dalam Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia
03-02-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyambut baik kedatangan Duta Besar Guatemala untuk Indonesia, Maynor Jacobo...