Usulan Pengurangan BPIH 2024 Jangan Sampai Turunkan Kualitas Layanan Haji

23-11-2023 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR John Kennedy Azis saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Panja BPIH Komisi VIII DPR dengan Dirjen PHU, Kaban BPKH, dan Dirut Garuda di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Foto: Geraldi/nr

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR John Kennedy Azis mengingatkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan dengan cermat komponen biaya pemberangkatan haji tahun 2024. Pasalnya, dirinya tidak ingin komponen vital dalam biaya tersebut dikurangi atau bahkan ditiadakan.

 

Walaupun ia mendukung mengenai usulan pengurangan BPIH 2024 yang sebelumnya sebesar Rp105.095.032 menjadi Rp93.570.096, akan tetapi hal tersebut tidak boleh menurunkan kualitas layanan utama yang diberikan kepada para jemaah haji. Sebab itu, dirinya mendorong kebijaksanaan Kemenag untuk menyisir kembali penyesuaian komponen biaya haji 2024.

 

Salah satu layanan jemaah haji yang tidak boleh berkurang adalah terkait komponen makanan pada saat di Armuzna. Sebab, komponen katering ini jadi acuan untuk menentukan suksesnya pelaksanaan haji 2024

“Di balik (pengurangan biaya haji 2024) ini, yang tidak kalah pentingnya menjadi acuan kita, adalah pelayanan haji. Berkaca kepada pelaksanaan haji tahun 2023, banyak hal yang harus kita perbaiki, dari hulu sampai ke hilir. Kami ingatkan jangan mengurangi pelayanan haji,” tutur John.

 

Salah satu komponen yang politisi Fraksi Golkar itu usulkan agar tidak dikurangi adalah komponen makanan sekaligus layanan pada saat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Baginya, komponen ini menjadi acuan yang menentukan suksesnya pelaksanaan Haji 2024.

 

“Kalau kita menghitung persentase, dibandingkan dengan biaya perjalanan ibadah haji 2023 sebesar Rp90.050.000, kini tahun 2024 diusulkan menjadi Rp93.570.096. Ini kan sudah mengalami kenaikan sebesar 3 juta 520 ribu rupiah atau sekitar 4 persen. Menurut kami sudah sangat cukup bisa memberikan layanan prima pada haji mendatang,” tandasnya. (ts,mag/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Dorong Optimalisasi Pengelolaan Zakat & Wakaf 2025
05-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf dalam Rapat...
Komisi VIII Desak BPH Wujudkan Tri Sukses Penyelenggaraan Haji
05-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memimpin Rapat Kerja bersama Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH)...
Komisi VIII Minta Kementerian Agama Perinci Efisiensi Anggaran 2025
04-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI untuk membahas pelaksanaan program dan anggaran...
Komisi VIII DPR RI Soroti Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas KPPPA Tahun 2025
03-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat...