Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin usai diskusi yang dihelat di Bali, Kamis (30/11/2023). Foto : Bianca/Man

PARLEMENTARIA, Bali – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin menghadiri diskusi dalam Workshop Democracy Action Partnership yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI yang berkolaborasi dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD). Dalam diskusi tersebut, Puteri mengatakan banyak masukan yang didapat tentang berbagai hal.

Salah satunya adalah mengenai bagaimana negara-negara lain berhasil memitigasi risiko terhadap teknologi yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. "Dan tadi ada beberapa contoh misalnya bagaimana civil society telah bekerja sama dengan parlemen dan juga pemerintah untuk bisa meregulasi teknologi dan juga media sosial supaya percakapan-percakapan yang sifatnya misalnya menyerang perempuan itu bisa dianulir sejak awal," ujar Puteri kepada Parlementaria, usai diskusi yang dihelat di Bali, Kamis (30/11/2023).

Literasi digital sangat penting melihat dampak negatif penggunaan media sosial dan teknologi yang berlebihan saat ini.

Puteri menambahkan, dalam diskusi tersebut, ia juga belajar bagaimana beberapa negara telah berhasil menerapkan edukasi terkait literasi digital. Hal itu mulai dari anak usia dini hingga usia perguruan tinggi. Ia menilai, literasi digital sangat penting melihat dampak negatif penggunaan media sosial dan teknologi yang berlebihan saat ini.

"Beberapa contoh kemarin ada anak SD yang memutuskan untuk bunuh diri karena handphone-nya direbut oleh orang tuanya. Dan ini merupakan isu yang sangat besar. Kalau tidak kita regulasikan, kita atur dari sekarang, tentu akan menjadi sesuatu yang akan berdampak sangat buruk kedepannya terhadap masa depan bangsa kita," jelasnya.

Terakhir, Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengapresiasi penyelenggaraan diskusi oleh WFD tersebut. Ia menilai diskusi-diskusi dengan berbagai negara dibutuhkan agar nantinya bisa menjadi masukan dalam pembuatan regulasi dan bagaimana pengimplementasiannya di masyarakat. (bia/rdn)