Perlu Ada Regulasi terkait Investasi di Hulu Guna Bangun Kedaulatan Pertahanan

07-12-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12/2023). Foto: Saum/nr

 

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mendukung terciptanya kedaulatan sektor pertahanan di Indonesia. Sebab itu, ia menilai pembangunan bagian hulu sektor pertahanan menjadi vital agar Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada impor bahan baku dalam memproduksi alutsista.

 

Demikian ia sampaikan kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12/2023). Jika kerap bergantung pada impor bahan baku, menurutnya, ia menilai akan sulit bagi industri pertahanan, khususnya PT Pindad, untuk mencetak laba yang signifikan.

 

"Kita ini adalah negara kepulauan. Industri pertahanan perlu didukung pemerintah. Jadi pertahanan negara bisa diupayakan dari dalam negeri karena kita punya potensi mampu produksi alutsista, perlu ada regulasi yang membuat investasi bisa menguatkan bagian hulu ini,” tutur politisi asal Sumatera Barat ini.

 

“Kita pun ingin menjadi tuan rumah untuk negeri kita dalam memproduksi alutsista”

 

Menutup pernyataannya, Politisi Fraksi PKS itu menekankan Presiden Joko Widodo melalui pembentukan holding pertahanan untuk membuktikan komitmennya. Salah satunya adalah menciptakan transformasi ekosistem industri pertahanan yang modern dan kuat.

 

"PT Pindad diminta meningkatkan TKDN menjadi 50 persen. ini menjadi kunci untuk masuk industri (pertahanan) dunia pada tahun 2025. Kita pun ingin menjadi tuan rumah untuk negeri kita dalam memproduksi alutsista," pungkasnya.

 

Sebelum, Presiden Joko Widodo berharap bisa mendorong peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, upaya ini berpotensi menurunkan impor alat pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, dirinya meminta BUMN sektor pertahanan meminta agar TKDN produk-produk pertahanan unggulan terus ditingkatkan sehingga bisa dapat mencapai angka 100 persen. (ts/rdn)

BERITA TERKAIT
Kawendra Soroti Transformasi Digital dan Regulasi ID Survei: Jangan Terjebak Zona Nyaman!
06-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti pentingnya transformasi digital dan harmonisasi regulasi di ID Survei....
Aksi Korporasi ID Survei Diharapkan Berjalan Transparan dan Akuntabel
06-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI memastikan setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya...
Komisi VI Bahas Penyelesaian Polis Asuransi Jiwasraya bagi Pensiunan Pupuk Kaltim
06-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tindak lanjut pembayaran polis asuransi Jiwasraya yang...
Dorong Penyelesaian Polis Jiwasraya, Dana Pensiun adalah Hak Pekerja!
06-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka dengan tegas menyuarakan keprihatinan terhadap lambatnya tindak lanjut penyelesaian...