DPR Bantah RUU KKG Bolehkan Nikah Sesama Jenis

19-12-2012 / KOMISI VIII

 

Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR, Gondo Radityo Gambiro menyoroti persoalan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) saat pertemuan dengan Pemprov Sultra, di Kendari, Senin (17/12). Pasalnya, ada isu di media atau berita-berita bahwa RUU KKG membolehkan pernikahan sesama jenis dan sebagainya.

“Isu seperti ini kami anggap berita yang sangat menyesatkan. Setipis-tipisnya iman saya sepertinya tidak begitu saya memimpin, saya masih normal,” ujarnya.

Gondo mengakui tidak paham dan tidak tahu darimana isu itu muncul. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang mengeluarkan draft RUU KKG yang seolah-olah keluarnya draft RUU tersebut dari Komisi VIII DPR. “Padahal Komisi VIII DPR sama sekali belum pernah membahasnya, koq bisa ada isu seperti itu,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan undang-undang ini memang untuk mengutamakan gender, gender ini ‘kan bukan hanya perempuan, gender ini laki-laki juga perempuan juga, tetapi yang seperti kita harapkan adalah untuk keluarga bagaimana menata kesempatan kerja, kesempatan saling menghargai sama seperti membina keluarga.

Ia memberi contoh di Indonesia semua laki-laki tahu beres di rumah tangganya. Sedangkan di Eropa ada keseimbangan antara suami dan isteri, mereka bekerjasama menyelesaikan urusan rumah tangganya seperti mencuci, mengepel dan mengasuh anak.

“Kita juga tidak mungkin mengadop langsung apa yang terjadi di Eropa karena budayanya juga berbeda. Paling tidak ada pencerahan, ada masukan-masukan sehingga kita juga sebagai kaum pria merasa lebih fair bahwa mengasuh anak itu tidak saja tanggungjawab isteri tetapi juga suami,” sambungnya.

Dia menegaskan, yang perlu diupayakan adalah bagaimana peran gender dalam keluarga bisa diwujudkan  yang intinya tercapai kualitas kehidupan keluarga termasuk kualitas pendidikan agamanya.

“Pendidikan agama ini berperan sangat besar, karena itu kita harapkan tahun depan RUU KKG ini dapat disahkan menjadi undang-undang, bersamaan dengan penyempurnaan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diharapkan selesai tahun 2013,” ujar Gondo.(iw)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Minta Rincian Perubahan RKAT dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Haji
06-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Memasuki 2025, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan total dana kelolaan mencapai Rp188,86 triliun, dengan...
Komisi VIII Soroti Penanganan Bencana di Tengah Efisiensi Anggaran BNPB
06-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menyoroti penanganan bencana di tengah kebijakan efisiensi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)...
Terima Efisiensi Anggaran BPJPH, Komisi VIII Dorong Optimalisasi Sertifikasi Halal
06-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menyatakan menerima penjelasan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait efisiensi anggaran...
Komisi VIII Dorong Optimalisasi Pengelolaan Zakat & Wakaf 2025
05-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf dalam Rapat...