Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat (Sumbar) Syamsulrizal menyatakan, Sumatera Barat siap menerima Kurikulum 2013. Menurutnya,rencana penggantian kurikulum dari Kurikulum Berbasis Kompetensi(KBK) menjadi KurikulumTingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang akan diberlakukan tahun depan, merupakan dinamika dalam pendidikan nasional.

Hal tersebut disampaikan Syamsul saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI  yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto dengan jajaran Pemda Sumbar di Pendopo Gubernur Sumbar, di Padang, Senin (17/12)

Syamsul juga menyatakan bahwa konsep pendidikan karakter di Sumatera Barat yang disesuaikan dengan nilai-nilai nasional, Islami dan budaya leluhur Minangkabau sudah  selesai konsepnya dan telah diatur dalam  Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pendidikan Karakter.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi X Abdul Hamid Wahid (F-PKB) menanyakan apakah Kurikulum 2013 sudah sesuai dengan konteks masyarakat yang ada di Sumatera Barat dan bagaimana konteks lokal terhadap kurikulum sebelumnya. 

“Mudah-mudahan sebelum sosialisasi kurikulum itu  ada kajian  tentang bagaimana  konteks lokal terhadap kurikulum sebelumnya dan bagaimana tanggapan lokal dengan kurikulum yang baru,” kata Wahid.

Dijelaskan Wahid, bahwa Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR RI yang  fokusnya lebih kepada komparasi kurikulum sebelumnya,  baru saja menyepakati anggaran kurikulum yangmana  fokusnya baru pada uji coba. “Kira-kira kurikulum yang baru ini, apakah  formulanya betul-betul mampu menjawab kekurangan yang ada di kurikulum sebelumnya (2012),” tanyanya.

Ia mengatakan  saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih  terus melakukan pendalaman di dalam pengujian ini. Walaupun secara konsep sudah selesai sosialisasinya tapi tidak menutup diri terhadap penyempurnaan. “Panja masih mengumpulkan masukan-masukan dari daerah, agar dapat merumuskan sebuah masukan yang baik seperti apa,” imbuh Wahid.

Mengenai masalah Pendidikan Karakter, Wahid  meminta masukan Kepala Dinas Sumbar yang telah berhasil merumuskan dan memformulasikan pendidikan karakter. “Kalau memang  bagus mengapa tidak kita adaptasikan secara nasional,” ujar Wahid.

Wahid menjelaskan, secara nasional konsep aktualisasi Pendidikan Karakter  belum. Namun  upaya untuk mendalami elaborasi  terus dilakukan  sampai hal yang mendasar. Misalnya bagaimana meramu  pemahaman pancasila dan memasukannya didalam pendidikan karakter ini.

Ketika pemerintah menyatakan adanya rintisan pendidikan karakter, menurutnya DPR sampai saat ini belum mendengar secara jelas progres  pemerintah dari sisi konsep kenegaraan  tentang pendidikan karakter tersebut.

Sementara, Anggota Tim Kunjungan Kerja Herlini Amran (F-PKS) mempertanyakan selama penyelenggaraan otonomi daerah, apakah ada kendala dan permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan. Dan apakah selama ini pemda sudah melakukan kajian otonomi dalam bidang pendidikan. (sc)