Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani di Gedung Nusantara II, DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Foto : Farhan/Man

PARLEMENTARIA, Jakarta - Sebanyak tiga anak di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dilaporkan menderita lumpuh layu akut (acute flaccid paralysis/AFP) yang disebabkan oleh Virus Polio Tipe 2. Selain itu, dari hasil laboratorium di wilayah sekitar mereka, terdapat sembilan anak lain yang dinyatakan positif walau tidak menunjukkan gejala.

“Pemerintah juga harus melakukan upaya meminimalisasi disinformasi atau hoaks yang beredar seputar vaksinasi”

Melihat Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio yang kembali muncul tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendorong pemerintah untuk kembali menggerakkan berbagai komponen pencegahan untuk mencapai target vaksinasi polio minimal 95 persen. Sebab, selama ini, masih banyak daerah yang cakupan vaksinasi polionya masih di bawah 50 persen.

"Saya sebagai Anggota Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk kembali menggerakkan berbagai komponen baik Posyandu kemudian juga pemerintah daerah untuk mencapai target minimal 95 persen ya untuk vaksinasi polio. Kenapa? karena satu saja kejadian polio maka kita bisa menyebut sebaga Kejadian Luar Biasa," ujar Netty kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara II, DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Lebih lanjut, Netty juga meminta pemerintah mengevaluasi sejauh mana kesiapan daerah dan bagaimana masing-masing daerah merespon Polio yang kembali mewabah. "Nah yang kedua, pemerintah juga harus melakukan upaya meminimalisasi disinformasi atau hoaks yang beredar seputar vaksinasi. Karena saya yakin beberapa daerah cakupannya rendah juga karena disebabkan adanya disinformasi yang belum selesai," jelas Politisi Fraksi PKS tersebut.

Untuk itu, ia pun menekankan pentingnya pelibatan tokoh masyarakat termasuk penggunaan media arus utama untuk terus mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi Polio. Termasuk juga penguatan Posyandu sebagai salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, serta distribusi vaksin yang belum merata di setiap daerah, termasuk daerah 3T.

"Oleh karena itu, ketika kita bicara komitmen enggak ada masalah, tapi juga perlu dilihat ya seperti apa distribusi vaksin yang sebetulnya ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk bisa menuntaskan beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin," tutup Netty. (bia/rdn)