Wujudkan Visi Indonesia Emas Melalui RPJPN 2025-2045 sebagai Penunjuk Arah Pembangunan

03-02-2024 / M.K.D.
Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul usai menandatangani MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keahlian DPR RI dan STIE/STKIP YAPIS Dompu disaksikan oleh Bappenas di NTB, Kamis (1/2/2024). Foto: Puntho/nr

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Indonesia memiliki visi Indonesia Emas yang akan dirayakan tepat pada Hari Kemerdekaan ke-100 pada 2045 mendatang. Visi tersebut adalah untuk menjadi bangsa yang berdaulat, progresif, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan visi ini, Indonesia membutuhkan generasi pemuda yang berkualitas. Namun, tantangan masa depan untuk membangun pemuda tidak akan sama dengan tantangan saat ini.

 

Untuk itulah, Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul menilai keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang kini dalam tahap awal persiapan melalui koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjadi sangat penting.

 

Hal itu disampaikan Sensi – sapaan akrabnya – saat pernyataan penutup dalam Focus Group Discussion (FGD) di STIE/STKIP YAPIS, Dompu, NTB, Kamis (1/2/2024). FGD RPJPN 2025-2045 tersebut bertema ‘Perspektif Pembangunan Daerah dan Peran Perguruan Tinggi dalam Mencapai Indonesia Emas 2045'    

 

“Sehingga, dokumen (RPJPN)  ini betul betul sangat penting, karena kita ingin saat Indonesia memasuki usia ke-100 itu negara semakin established. Itu sangat ditentukan oleh produktivitas masyarakat dan kebetulan kalau bicara dari segi usia maka dominasi usia kita adalah usia produktif. Dan salah satunya adalah anak-anak mahasiswa," terangnya kepada Parlementaria.

 

“(Visi Indonesia Emas 2045) itu sangat ditentukan oleh produktivitas masyarakat dan kebetulan kalau bicara dari segi usia maka dominasi usia kita adalah usia produktif”

 

Dalam rangka memastikan tercapainya tujuan tersebut, Sensi mengusulkan agar dalam penyusunan RPJPN 2025-2045 nantinya perlu mengatur adanya strategi perencanaan pembangunan berlandaskan ideologi Pancasila di lingkup universitas. Hal itu dapat dilakukan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) sebagai petunjuk arah pembangunan.

 

"Nah maka mereka juga akan menyiapkan diri dan arahnya itu ya ada di dokumen itu. Mau ke mana Indonesia itu kan ada di situ (RPJPN). Kalau mereka gak tau kemana Indonesia, nanti mereka belajarnya materi lain, sementara program pemerintah beda. Nah makanya mereka harus tahu," tegas Inosentius.

 

Sementara itu, Ketua STIE sekaligus PLT STKIP YAPIS Dompu Dodo Kurniawan mengungkapkan pihaknya sangat merespon positif kegiatan FGD yang diinisiasi Badan Keahlian DPR RI dan Bappenas itu. Mengingat, ungkapnya, kegiatan tersebut sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dan kampus dalam rangka untuk memahami desain kebutuhan kemajuan SDM di Indonesia kedepan.

 

"Nah karena kampus ini adalah bagian yang mencetak generasi emas tadi itu. Perguruan tinggi adalah untuk menciptakan SDM. Maka kolaborasi antara kampus dengan Badan Keahlian menjadi sangat penting. Karena disisi lain DPR merancang UU, di satu sisi kampus adalah mencetak mahasiswa generasi emas sehingga harus ada integrasi kolaborasi," tandasnya.

 

Sebelumnya, FGD dibuka melalui Keynote Speech Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas via virtual. Acara tersebut juga diisi dengan Penandatangan MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keahlian DPR RI dan STIE/STKIP YAPIS Dompu disaksikan oleh Bappenas. FGD ditutup dengan penyerahan cinderamat dan foto bersama. (pun/rdn)

BERITA TERKAIT
BK DPR Terima Kunjungan Bangsamoro Transition Authority, Bahas Otonomi Khusus
12-12-2024 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI, Inosentius Samsul, bersama jajarannya, menerima kunjungan Bangsamoro Transition Authority (BTA)...
Sampaikan Keterangan di MK, DPR RI Dalami Usulan terkait Jeda Dua Tahun Pemilu Nasional dan Daerah
10-12-2024 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menyampaikan keterangannya dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara 135/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Materiil UU Nomor...
Gelar FGD Reformasi Hukum Pidana, Badan Keahlian DPR RI Tanda Tangani MoU dengan UGM
06-12-2024 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menjalin kerja sama dengan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau...
Terima Kunjungan NABO Korsel, PA3KN Tukar Informasi Dukungan ke Parlemen Fungsi Anggaran
29-11-2024 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan KeahlianDPRRI menerima kunjungan dari National Assembly Budget Office...