Kemenag dan KPU Perlu Koordinasi Skema Pilpres Putaran Kedua bagi Jemaah Haji

08-02-2024 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024). Foto: Ria/nr

 

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Agama untuk segera berkoordinasi dengan KPU, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jeddah untuk mempersiapkan pencoblosan di tanah suci, jika Pemilu Presiden berlangsung putaran kedua. 

 

“Jika putaran kedua Pilpres berlangsung, maka pelaksanaannya jatuh pada bulan Juni 2024. Adapun bulan Juni bertepatan dengan pelaksanaan Ibdaha Haji. Karenanya koordinasi harus segera dibangun untuk antisipasi,” katanya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024). 

 

Berdasarkan informasi, tahun 2024 jumlah jemaah haji Indonesia diperkirakan mencapai 240.000 orang. Jawa Barat sendiri merupakan Provinsi pengirim jemaah haji terbanyak nomor dua di Indonesia. 

 

“KPU harus mempersiapkan bagaimana kedaulatan rakyat, termasuk kedaulatan dari para jamaah haji yang jumlahnya 240 ribu tidak hilang,” kata Politisi Fraksi PKS ini. (rnm/aha)

BERITA TERKAIT
Wacana Bayar Dam Haji di Tanah Air, Kiai An’im Minta Kemenag Hati-Hati
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) memunculkan wacana pelaksanaan pembayaran dam atau denda bagi haji tammatu di tanah air. Diketahui,...
Komisi VIII Minta Rincian Perubahan RKAT dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Haji
06-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Memasuki 2025, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan total dana kelolaan mencapai Rp188,86 triliun, dengan...
Komisi VIII Soroti Penanganan Bencana di Tengah Efisiensi Anggaran BNPB
06-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menyoroti penanganan bencana di tengah kebijakan efisiensi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)...
Terima Efisiensi Anggaran BPJPH, Komisi VIII Dorong Optimalisasi Sertifikasi Halal
06-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menyatakan menerima penjelasan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait efisiensi anggaran...