Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih dalam foto bersama usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Rektor Universitas Pertamina Wawan Gunawan A Kadir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2024). Foto: Munchen/nr

PARLEMENTARIA, Jakarta - Menciptakan pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu dari 17 indikator Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk itu Komisi X DPR RI mengapresiasi upaya Universitas Pertamina yang berupaya berkontribusi untuk mewujudkan indikator tersebut.

Sebab itu pula, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendukung penyelenggaraan kegiatan 'Scientific Paper Competition Universitas Pertamina' (SPACE UP) 6.0 dengan tema ‘Peran Gen Z dalam Meningkatkan Poin SDGs pada Sektor Pendidikan’. Baginya, kegiatan ini akan membuka wawasan terkait isu pendidikan nasional terkini.

“(SPACE UP 6.0) ini merupakan rangkaian kompetensi mahasiswa dari kegiatan UKM riset dan karya tulis ilmiah. Kami, Komisi X DPR mengapresiasinya karena memiliki tujuan yang positif seperti meningkatkan kemampuan berpikir solutif dan meningkatkan wawasan, khususnya bagi para mahasiswa,” ungkap Faqih dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Rektor Universitas Pertamina Wawan Gunawan A Kadir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

"Komisi X DPR mengapresiasinya karena memiliki tujuan yang positif seperti meningkatkan kemampuan berpikir solutif dan meningkatkan wawasan,

Salah satu isu yang dikemukakan dalam forum tersebut adalah implementasi kebijakan penetapan dan penyaluran beasiswa. Menurut Rektor Universitas Pertamina Wawan Gunawan A Kadir, kebijakan beasiswa perlu dikaji ulang mengingat beasiswa seperti Bidikmisi, LPDP, IISMA, KIP Kuliah belum tepat sasaran.

Tidak hanya itu, ia menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus mempertimbangkan penyaluran beasiswa untuk para mahasiswa yang berada di perguruan tinggi swasta. Menurutnya, negara perlu hadir untuk meringankan beban biaya pendidikan sesuai realisasi amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C.

Selain itu, Kadir mengusulkan agar Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan afirmasi beasiswa S3 untuk guru besar, khususnya guru besar perempuan. Harapannya, dosen perempuan turut memperoleh peluang yang besar untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Menanggapi, Politisi F-PKS itu menyatakan setiap aspirasi dan masukan yang disampaikan akan dibahas dalam rapat kerja bersama Kemendikbudristek mendatang. Mewakili Komisi X DPR RI, dirinya pun juga sepakat untuk mendorong Kemendikbudristek mengkaji ulang anggaran serta kebijakan beasiswa.

“Kami pun akan mendorong supaya Kemendikbudristek memberikan bantuan pendidikan kepada Perguruan Tinggi Swasta secara tepat sasaran. Kami juga berharap perguruan tinggi swasta seperti Universitas Pertamina untuk memberikan masukan demi perbaikan pengelolaan dan kualitas pendidikan khususnya pendidikan di swasta,” pungkasnya. (ts/aha)