Koordinasi program-program yang dilakukan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal  (PDT) dengan instansi terkait lainnya masih minim. Akibatnya program-program Kementerian PDT belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah. Pernyataan ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi V Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrat, dalam rapat kerja dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, di Gedung DPR, Rabu (16/1) siang.

Sementara itu, Rendy Lamadjido dari Fraksi PDIP,  meminta Menteri PDT untuk memperhatikan pembangunan di pedesaan. “Kita turun ke daerah dan merasakan benar masalah-masalah yang belum tersentuh, seperti daerah –daerah terpencil.  Bantuan sosial yang saat ini menjadi program Kementerian PDT, seharusnya dapat lebih disederhanakan dan tidak menyulitkan masyarakat di daerah untuk mendapatkannya.

Hal senada juga disampaikan Zulkifli Anwar dari FPD yang menyoroti masih kurangnya koordinasi dengan kementerian terkait lainnya, karena masih adanya duplikasi program yang dilakukan Kementerian PDT .  Ia menilai masih adanya kecemburuan dan kesenjangan di beberapa daerah tertinggal terkait belum menerima bantuan. “Daerah yang betul-betul tertinggal tidak mendapat bantuan, sementara yang tidak tertinggal mendapat bantuan. Tidak ada koordinasi secara teknis mana-mana saja daerah yang layak menerima bantuan,” ujarnya.

Dalam acara ini Komisi V DPR menegaskan  perlu terobosan oleh Kementerian PDT dalam pola pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal, supaya pada pelaksanaannya tidak lagi menggunakan jasa kontraktor, tetapi langsung memberdayakan potensi masyarakat setempat dengan terlebih dahulu dibekali  bimbingan dari konsultan ahli.

Fungsi DPR sebagai wakil rakyat adalah mendengar aspirasi masyarakat terkait dengan dapil masing-masing anggota. Namun,jika tidak ada koordinasi yang dilakukan Kementerian PDT  dengan instansi terkait, maka banyak bansos berpotensi tidak tepat sasaran. “Unsur fasilitasi bansos harusnya tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran, sehingga diperlukan koordinasi dengan pemda dan kedeputian lainnya,” tegas Hetifah politisi Fraksi PG

 Komisi V juga amat menyayangkan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan kurang melibatkan DPR sebagai mitra kerja, sehingga terkesan DPR tidak menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya masing-masing.

Menanggapi pendapat yang dilontarkan Komisi V DPR RI, Menteri PDT Helmy Faishal Zaini mengungkapkan, program bedah desa untuk pengembangan infrastruktur pedesaan memang ada yang belum berjalan, sehingga terlihat belum sampai ke daerah. Namun di beberapa daerah, pihaknya telah melakukan swakelola yang langsung diberikan kepada masyarakat.

Pada akhir raker,  Komis V DPR RI meminta Kementerian PDT meningkatkan kualitas dan mekanisme bansos yang tepat guna,tepat waktu, dan tepat sasaran. Kementerian PDT diminta melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih. (pd,mp)foto:wy/parle