Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono. Foto : Dok/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mendorong agar dilakukan pendalaman untuk mencari tahu sumber permasalahan yang menyebabkan ledakan di Gudang Amunisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui ledakan itu terjadi perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Bekasi, Sabtu (30/3/2024) lalu.

Atas insiden ini beberapa rumah warga mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, pintu tergeser, plafon retak, hingga atap bolong. Dave menilai perlu segera dilakukan koordinasi hingga menentukan langkah-langkah penanganan.

“Kami turut prihatin dengan kejadian yang terjadi belakangan baru-baru saja di mana gudang persenjataan milik TNI Angkatan Darat khususnya di bawah Wilayah Kodam Jaya meledak dan menyebabkan kerusakan yang cukup besar,” ungkap Dave dalam keterangan video yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (30/3/2024).

“Syukur alhamdulillah tidak ada korban yang banyak yang berjatuhan akan tetapi justru bisa dilokalisir dengan cepat TNI menyingkirkan masyarakat”

Ia mengaku bersyukur dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Sebab, TNI bergerak cepat ketika musibah tersebut terjadi. “Syukur alhamdulillah tidak ada korban yang banyak yang berjatuhan akan tetapi justru bisa dilokalisir dengan cepat TNI menyingkirkan masyarakat,” lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Maka dari itu ia berharap adanya pendalaman untuk menginvestigasi peristiwa tersebut, sehingga sumber penyebab ledakan dapat segera dilacak.

“Hal inilah yang harus dicari tahu sehingga bisa didalami dan juga bisa diperbaiki baik dalam aturan penyimpanannya dan juga di dalam hal-hal untuk memastikan keamanan masyarakat sekitar itu benar-benar aman terjadi,” tutupnya.

Di kesempatan terpisah, Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengaku mulai melakukan asesmen terhadap rumah yang rusak terdampak ledakan Gudang Aunisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki waktu 14 hari dalam melakukan asesmen mulai dari menghitung jumlah rumah yang rusak, upaya koordinasi hingga menentukan langkah-langkah penanganan. (hal/rdn)