Apindo dan Pakar Ekonomi UI Berikan Masukan RUU Perdagangan

23-01-2013 / KOMISI VI

 

Ketum Apindo Sofyan Wanandi dan Pakar Ekonomi UI Dorodjatun Kuntjoro Jakti memberikan masukan terkait RUU Perdagangan kepada Komisi VI DPR RI.

Didalam sambutannya, Sofyan Wanandi mengharapkan RUU Perdagangan dapat mencegah peluang terjadinya Rent Seeking serta tidak diterapkannya standar-standar yang menyulitkan pengusaha nasional sehingga sulit bersaing baik didalam negeri apalagi untuk menembus pasar luar negeri.

"Tidak bersifat protektif melainkan meningkatkan kapasitas pengusaha dalam negeri untuk dapat bersaing dan bahkan menembus pasar internasional," paparnya saat RDPU dengan Komisi VI DPR yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (23/1).

Menurutnya, RUU itu harus bersifat umum dan hanya mengatur prinsip-prinsip umum perdagangan sehingga memberikan fleksibilitas bagi perkembangan sistem perdagangan di Indonesia sesuai dengan perkembangan sistem perdagangan dunia.

"Kita mengharapkan adanya penyederhanaan jalur birokrasi, meminimalisir potensi timbulnya beban dan biaya tambahan yang inefisien dengan tujuan membuat perekonomian nasional menjadi kompetitif," katanya.

Sementara Pakar Ekonomi UI Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengatakan, pemerintah perlu melakukan penanganan kegiatan-kegiatan dari perdagangan perbatasan. disisi lain, seluruh hukum atau peraturan mengenai perdagangan serta segala hal yang terkait dirumuskan secara multilateral, regional dan bilateral disyaratkan untuk berseusaian dengan "WTO rules."(si/as)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Kawendra Soroti Transformasi Digital dan Regulasi ID Survei: Jangan Terjebak Zona Nyaman!
06-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti pentingnya transformasi digital dan harmonisasi regulasi di ID Survei....
Aksi Korporasi ID Survei Diharapkan Berjalan Transparan dan Akuntabel
06-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI memastikan setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya...
Komisi VI Bahas Penyelesaian Polis Asuransi Jiwasraya bagi Pensiunan Pupuk Kaltim
06-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tindak lanjut pembayaran polis asuransi Jiwasraya yang...
Dorong Penyelesaian Polis Jiwasraya, Dana Pensiun adalah Hak Pekerja!
06-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka dengan tegas menyuarakan keprihatinan terhadap lambatnya tindak lanjut penyelesaian...