Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman menerima kunjungan bilateral ASEAN Inter-Parliamentary (AIPA) di Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5/2024). Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Nusa Dua - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan bilateral ASEAN Inter-Parliamentary (AIPA) di Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5/2024). Selama pertemuan berlangsung, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menekankan agar AIPA bisa memiliki kedudukan yang kuat untuk mempengaruhi ASEAN tetap menuju pada tujuan yang sama.

Salah satunya ialah memajukan prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di wilayah ASEAN. Hal ini dirinya sampaikan kepada Parlementaria usai menemui Sekretaris Jenderal AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman.

"Sebelumnya, salah satu resolusi AIPA adalah membentuk badan ad hoc untuk krisis di Myanmar. Saya akan mengingatkan kembali. Saya akan menulis surat kepada AIPA untuk merealisasikan badan ad hoc itu. Ini penting untuk menunjukan ASEAN berkontribusi dalam proses perdamaian di Myanmar," jelas Fadli Zon kepada Parlementaria.

“Salah satu resolusi AIPA adalah membentuk badan ad hoc untuk krisis di Myanmar. Saya akan mengingatkan kembali. Saya akan menulis surat kepada AIPA untuk merealisasikan badan ad hoc itu”

Adapun resolusi untuk membentuk badan ad hoc tersebut menjadi salah satu kesepakatan dalam pertemuan dalam sidang Komite Politik AIPA ke-44 di Jakarta, selasa 8 Agustus 2023 silam. Badan ad hoc tersebut perlu dibentuk dalam upaya membantu Myanmar mencapai solusi damai dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, hingga saat ini, pertempuran terjadi berlarut-larut di Myanmar yang menyebabkan terjadinya eksodus pengungsi dalam waktu singkat dengan jumlah besar. Di sisi lain, konflik internal antara militer dan aliansi tentara etnis minoritas di Myanmar mengakibatkan terjadinya kekosongan kekuasaan sehingga melahirkan situasi yang tidak aman sekaligus penuh ketidakpastian.

Lahirnya konflik ini disebabkan oleh tindakan keras dari junta militer Myanmar karena adanya perbedaan pendapat usai kudeta tahun 2021 lalu. Tidak tinggal diam, AIPA menyusun resolusi untuk menangani krisis di Myanmar. (um/rdn)