Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, saat meninjau lokasi banjir dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR ke Wajo, Sulawesi Selatan (22/05/2024). Foto: Bunga/vel

PARLEMENTARIA, Wajo - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, mengungkapkan bahwa perusakan hutan daerah tambang telah menjadi salah satu penyumbang terbesar terjadinya banjir. Ia menyoroti bahwa fungsi hutan tidak lagi optimal dalam mengendapkan sedimen yang terbawa dari atas gunung, sehingga meningkatkan risiko banjir.

“Karena ini salah satu penyumbang banjir terbesar daerah-daerah tambang ini yang merusak hutan sehingga kemudian air hujan ini yang tadinya harus diendapkan di tanah dulu itu langsung dialirkan ke sungai akibatnya beberapa sungai termasuk Kabupaten Luwu kemarin itu kita dapati banyak endapan endapan bahkan longsoran longsoran itu sedimen yang terbawa dari atas gunung ini semua diakibatkan karena hutan kita enggak maksimal lagi fungsinya,” ujarnya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR ke Wajo, Sulawesi Selatan (22/05/2024).

Selain itu, Legislator Partai Gerindra juga menegaskan bahwa penanganan untuk mengantisipasi terjadinya banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR saja, namun keterlibatan kementerian lain juga sangat diperlukan. Dalam hal ini, kolaborasi antarlembaga pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif dalam mengatasi masalah banjir. Tak hanya mengandalkan upaya dari pemerintah, Wakil Ketua Komisi V tersebut juga mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungan di wilayah masing-masing. Menurutnya, partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelestarian lingkungan dapat membantu mengurangi risiko terjadinya bencana alam, termasuk banjir.

“Kami mengajak masyarakat untuk aktif menjaga lingkungan di wilayah masing-masing, karena partisipasi mereka dalam pelestarian lingkungan dapat mengurangi risiko bencana alam, termasuk banjir," pungkasnya.

Pernyataan dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah lingkungan, terutama terkait perlindungan hutan dan mitigasi risiko bencana. Diharapkan langkah-langkah konkret akan segera diambil untuk mengurangi dampak buruk dari perusakan hutan dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi banjir di masa mendatang. (blf/aha)