Penuh Inovasi, Ace Apresiasi Layanan Ibadah Haji 2024

27-05-2024 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Runi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi layanan fast track (jalur cepat) di Embarkasi Solo dan Surabaya. Menurutnya layanan fast track di bandara ini dinilai sangat memudahkan para jamaah haji Indonesia saat memasuki Arab Saudi. 


Ia mengatakan layanan fast track guna mempercepat pelayanan pemeriksaan dokumen keimigrasian (pre-departure clearance) bagi jemaah haji, seperti visa dan paspor. Waktu yang dibutuhkan dengan layanan fast track ini tidak lebih dari 2 menit. Hal ini sangat membantu jemaah haji Indonesia ketika tiba di bandara tujuan. 


“Dengan adanya fasilitas fast track ini, jemaah tidak perlu lagi ada proses imigrasi, dan bisa langsung melanjutkan perjalanan beribadah di Tanah Suci. Jika tidak ada layanan fast track, biasanya penyelesaian imigrasi bisa memakan waktu sekitar dua sampai lima jam,” kata Ace dalam keterangannya kepada Parlementaria, Senin (27/5/2024).


Lebih lanjut, Ace mendukung keputusan pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan kartu pintar (smart card) untuk dibagikan kepada jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M. Kartu pintar ini juga sebagai akses mengikuti rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).


“Smart Card bertujuan untuk mencegah jemaah yang tersesat dengan kartu ini jemaah dapat terdeteksi kemanapun mereka pergi,” pungkasnya. (tn/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Desak BPH Wujudkan Tri Sukses Penyelenggaraan Haji
05-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memimpin Rapat Kerja bersama Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH)...
Komisi VIII Minta Kementerian Agama Perinci Efisiensi Anggaran 2025
04-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI untuk membahas pelaksanaan program dan anggaran...
Komisi VIII DPR RI Soroti Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas KPPPA Tahun 2025
03-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat...
Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan
20-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar...