Iskan Qolba: Jemaah Haji Bervisa Umrah Potensi Timbulkan Kekisruhan di Mekkah

29-05-2024 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis. Foto: Runi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengkritik para jemaah umrah yang menyalahgunakan visa yang dimilikinya untuk lanjut melaksanakan ibadah Haji. Hal ini, kata dia, bisa menjadi masalah karena peruntukkan mereka di Arab Saudi awalnya hanya untuk umrah. Sehingga, hal ini berpotensi terjadi penumpukkan jemaah bahkan kekisruhan (chaos) bila lanjut melaksanakan ibadah Haji.

 

“Jadi dianalisa, ada puluhan ribu jemaah yang masih tinggal di Saudi belum pulang. Ini akan menjadi masalah nanti kalau mereka nanti di Arafah - Mina, rebutan tempat. Kalau mereka (jemaah umrah) sempat ngambil tempat jemaah haji yang reguler yang memang resmi menggunakan visa resmi haji, itu akan menjadi chaos nanti,” ujar Iskan dalam video yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Rabu (29/5/2024).

 

“Kalau dia (jemaah umrah) memaksakan diri pergi ke Arafah, pergi ke Mina, ini malah akan masalah nanti, karena jemaah haji kita kan sudah dapat tempat yang terbatas, mereka tuh (jemaah umrah yang ikut melakukan haji) gak dihitung gitu,” terang Politisi Fraksi PKS ini.

 

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa saat ini Negara Arab Saudi sedang membuka seluas-luasnya untuk visa jemaah haji. Maka dari itu, jemaah yang melaksanakan umrah di bulan Dzulqa'dah masih bisa mendapatkan visa meski waktunya sangat dekat dengan musim haji. Konsekuensinya, bagi Ditjen Imigrasi memiliki tugas untuk memastikan jemaah yang pergi umrah untuk dapat kembali ke tanah air dengan selamat. “Yang pergi umrah itu dia harus balik lagi kan yang paling utama,” tutupnya. (hal/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Minta Kementerian Agama Perinci Efisiensi Anggaran 2025
04-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI untuk membahas pelaksanaan program dan anggaran...
Komisi VIII DPR RI Soroti Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas KPPPA Tahun 2025
03-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat...
Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan
20-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar...
Sigit Purnomo: Penggunaan Dana Zakat Harus Transparan dan Tepat Sasaran
17-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, menanggapi wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program unggulan pemerintah,...