Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima laporan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih terhadap pembahasan rancangan Undang-undang tentang bahasa daerah di Rapat Paripurna. Foto: Geraldi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyepakati untuk tidak melanjutkan pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Bahasa Daerah pada pembahasan tingkat I pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. 

“Kami menanyakan kepada peserta sidang yang terhormat, apakah laporan Komisi X DPR RI terhadap kesepakatan untuk tidak melanjutkan pembahasan dalam tahap pembicaraan tingkat I atas rancangan undang-undang tentang bahasa daerah dapat disetujui?” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani yang diikuti oleh seruan setuju oleh para anggota dewan yang menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih membacakan Laporan Komisi X DPR RI terhadap pembahasan rancangan Undang-undang tentang bahasa daerah. Dalam laporan tersebut disampaikan penarikan rancangan undang-undang tersebut karena menurut kajian dan kesepakatan Komisi X dan Pemerintah, regulasi tentang bahasa daerah masih dirasa cukup memadai.

“Pemerintah juga menyadari bahwa saat ini sudah terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai bahasa daerah melalui undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kesadaran tersebut juga dipahami oleh Komisi X DPR RI dan juga didukung oleh kajian dari Badan Keahlian Dewan,” urainya.

Dari hasil Komunikasi dan Kajian, lanjut Fikri, Pengaturan mengenai bahasa daerah sudah diatur dalam Undang-undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. (gal/aha)