Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi terhadap KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2025 di Rapat Paripurna. Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2025. Menkeu menyebutkan APBN 2025 adalah APBN transisi untuk dilaksanakan oleh Pemerintah yang akan datang.

“Mengingat bahwa APBN 2025 adalah APBN transisi untuk dilaksanakan oleh Pemerintah yang akan datang, KEM PPKF 2025 juga dirancang agar tetap dapat menjaga kesinambungan agenda pembangunan nasional, terutama dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada Selasa (4/6/2024) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa APBN 2025 akan menjadi fondasi yang kuat untuk menopang agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Meski begitu, Menkeu menekankan dibutuhkan kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

“Masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu terus ditangani dan diselesaikan. Cita-cita besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa,” lanjutnya.

Pada Rapat Paripurna sebelumnya yang diselenggarakan pada Selasa (28/5/2024) lalu, seluruh Fraksi di DPR menyetujui KEM-PPKF APBN 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Sembilan Fraksi melalui juru bicara masing-masing juga telah menyampaikan masukan dan tanggapan atas KEM-PPKF APBN 2025.

“Masukan dan pandangan atas KEM PPKF 2025 ini menjadi catatan penting dan perhatian bagi Pemerintah, sekaligus memberikan keyakinan bahwa kita semua memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menyusun APBN Tahun 2025,” kata Sri Mulyani.

Pada Rapat Paripurna sebelumnya, fraksi-fraksi di DPR berpendapat terkait pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat. Menkeu menyampaikan bahwa kebijakan optimalisasi pendapatan negara (collecting more) dilakukan dengan senantiasa menjaga iklim investasi dan usaha yang tetap kondusif serta keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. 

Peningkatan kualitas belanja di tahun 2025 pun tak luput dari perhatian DPR RI. Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Pemerintah secara konsisten terus melanjutkan penguatan spending better agar belanja lebih efisien dan efektif, namun lebih produktif untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan. 

Pemerintah menargetkan pertumbuhan PDB secara agregat pada tahun 2025 berada di level 5,1 persen – 5,5 persen hal ini dianggap merupakan rentang yang cukup ambisius namun tetap realistis di tengah berbagai dinamika yang ada. (uc/aha)