Aturan Penggunaan Kawasan Hutan Digalakkan Guna Cegah Bencana Dampak Pertambangan

05-06-2024 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/6/2024). Foto: Yasmin/vel

PARLEMENTARIA, Makassar - Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana alam sebagai dampak kegiatan pertambangan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Hal ini didasarkan pada tragedi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang memporak-porandakan beberapa kecamatan di Kabupaten Luwu serta memakan 14 korban jiwa pada Jumat lalu, (3/5/2024) diakibatkan oleh tutupan hutan di Gunung Latimojong yang menurun signifikan. Hal tersebut dipicu oleh masifnya aktivitas tambang emas di wilayah sekitar.


"Kita melihat bahwa masalah bencana banjir bandang kemarin itu. Hal ini tidak berdiri sendiri jadi ada banyak faktor bukan hanya hujan yang memang sangat lebat, tapi disinyalir juga bahwa ada aktivitas di hulunya, di mana di hulunya ini ada aktivitas tambang emas makanya kita datangkan dari semuanya kita ingin mencari solusi," ungkap Andi Akmal Pasluddin usai  memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/6/2024).


Menyoroti hal ini, Andi pun mendorong agar aturan-aturan mengenai penggunaan kawasan hutan lebih digalakkan kepada perusahaan tambang, khususnya emas “Kami bersama Kementerian LHK memastikan bahwa aturan-aturan bisa digalakkan ya termasuk juga bagaimana izin penggunaan kawasan hutan, kita sudah memberikan masukan dan juga beberapa usulan ya dan juga catatan bahwa harus memperbaiki mitigasi terhadap bencana karena perusahaan tambang emas ini belum beroperasi saja sudah menyebabkan longsor dan banjir gitu ya apalagi nanti kalau sudah beroperasi,” pungkasnya.


Politisi PKS tersebut  mendukung program KBR (Kebun Bibit Rakyat) untuk merehabilitasi lahan kritis akibat aktivitas tambang di Sulawesi Selatan. “Harus ada memang tutupan ya lahan kritis ya dengan program KBR Kebun Bibit Rakyat tapi pastikan bahwa bibit-bibit buah-buahan, bibit kayu-kayuan ini betul-betul ditanam sehingga bisa mengurangi luasan lahan kritis sehingga tidak menyebabkan mudah terjadi longsor gitu,” tuturnya.


Andi pun turut meminta agar perusahaan tambang menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengimplementasikan program green mining agar kegiatan pertambangan lebih berwawasan sosial dan lingkungan. Serta masyarakat Luwu ini betul-betul bisa hidup berdampingan dengan tambang. (ysm/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi IV: Harusnya Menhut Bersikap Tegas Kawasan Hutan Lindung Jadi PSN di PIK 2
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembangunan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Tropical Coastland diPantai Indah Kapuk(PIK) 2 menjadi polemik, khususnya ketika...
Ancaman Deforestasi, Firman Sayangkan Buka Lahan 20 Juta Hektare Hutan untuk Sumber Pangan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo merasa prihatin atas terancamnya luasan serta kelestarian hutan Indonesia. Keprihatinan...
Cegah Korupsi, Arif Rahman: SOP dan Tata Kelola Program MBG Harus Transparan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden...
Slamet Ingatkan Program Buka Lahan Hutan 20 Juta Ha Agar Dirancang Matang
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rencana pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuka lahan hutan seluas 12 hingga 20...