Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana dalam foto bersama ketika mengikuti sidang AIPA Caucus ke-15 di Jerudong, Brunei Darussalam, Selasa (11/6/2024). Foto: Nadya/vel

PARLEMENTARIA, Jerudong - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengingatkan kembali resolusi yang telah disepakati di dalam Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 tahun 2023 lalu di Jakarta. Di mana dalam sidang itu, forum parlemen se-ASEAN membicarakan penerapan konsensus 5 poin dalam isu Myanmar, mengingat perlu adanya suatu mekanisme atau sistem yang mengawasi pengimplementasian resolusi tersebut.

"Dalam penerapannya tentu kita ingin ada satu mekansisme atau ada satu sistem untuk dihadirkan, sehingga betul-betul ke depan resolusi itu bisa di implementasikan baik dalam bentuk task force (gugus tugas) ataupun apakah ada satu mekanisme yang dilakukan untuk tentu mengevaluasi bagaimana agar resolusi ini bisa terjalin atau disaat yang bersamaan bisa terwujud," katanya usai mengikuti sidang AIPA Caucus ke-15 di Jerudong, Brunei Darussalam, Selasa (11/6/2024).

Diketahui, bahwa forum AIPA Caucus merupakan pertemuan antar parlemen se-ASEAN dalam rangka pengawasan terhadap resolusi-resolusi yang telah dilahirkan di sidang AIPA sebelumnya. Di forum ini berbagai negara memaparkan hasil laporan dan capaian terhadap resolusi-resolusi sebelumnya, maka Indonesia mengambil peran strategis dalam melibatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN, khususnya di Myanmar.

"Myanmar ini memang dari awal parlemen ingin terus engage dan tentu kita juga ingin terus melihat peran pemerintah dalam melakukan diplomasi dan juga komunikasi untuk membawa peace dan demokrasi kembali di Myanmar," tandasnya.

Dengan menggaungkan kembali soal resolusi terhadap isu Myanmar, Putu berharap ke depannya hal ini akan dibawa ke level komite eksekutif sehingga dapat diputuskan dan dibentuknya gugus tugas untuk mengawal proses demokrasi di Myanmar.

"Kita ketahui Indonesia sangat aktif dalam berkomunikasi dengan parlemen Myanmar yang saat ini dalam kondisi eksil atau pengasingan, dan mereka juga tentu sering kita ajak berkomunikasi dan bertemu dalam forum-forum berbagai negara, dan mereka tentunya memberikan masukan dan kita terus mengawal agar proses demokratisasi di Myanmar agar segera terwujud," paparnya.

Sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan ASEAN, Indonesia ingin terus menjaga demokrasi yang nantinya akan bermuara pada kemanusiaan. Supaya keberadaan orang-orang eksil yang ada akibat krisis demokrasi dapat terus dikawal.

"Dan tentu momentum ini AIPA Caucus Indonesia kita sampaikan Indonesia bergerak cepat menyampaikan dan sudah diputuskan tadi akan dibawa ke forum excom (komite eksekutif), dan mudah-mudahan nanti kita kawal agar segera terwujud, dan mungkin ada satu mekanisme task force yang nanti bisa menjembatani sehingga proses demokratisasi di Myanmar akan segera terwujud," tutupnya.

Terakhir, dalam forum AIPA Caucus ini juga disampaikan laporan terkait implementasi resolusi AIPA, dimana Indonesia mencapai 84 persen,  dengan yang tertinggi presentasenya adalah Thailand dengan 86 persen. Dan Laos bahkan Myanmar menjadi yang terburuk dalam mengimplementasi resolusi-resolusi tersebut. (ndy/aha)