Komisi perhubungan meminta Batavia Air segera mengembalikan uang tiket  masyarakat pengguna angkutan udara tersebut, agar tidak ada pihak yang dirugikan paska pailitnya Batavia Air.

"Yang penting kepentingan masyarakat harus didahulukan, kedepan kita akan tanya ke Menteri Perhubungan agar memberikan penjelasan kepada DPR RI," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi kepada wartawan, di Gedung Nusantara DPR RI, Kamis (31/1).

Menurut Mulyadi, Batavia air itu hanya memiliki lima pesawat dan sisanya leasing. "Ini harus tertata karena didalam bisnis penerbangan yang harus dipentingkan yaitu kemampuan finansial juga manajemen yang baik," ujarnya.

Dia menambahkan, sampai saat ini Menteri Perhubungan belum melaporkan kasus pailitnya Batavia Air karena ini menyangkut kepentingan masyarakat seharusnya segera dilaporkan kepada Komisi V DPR.

Sebagaimana diketahui, berakhirnya operasional Batavia Air itu karena adanya permohonan pailit oleh perusahaan sewa guna pesawat International Lease Finance Corporation (ILFC) terhadap Batavia Air.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya No.77/pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 30 Januari 2013 telah menjatuhkan putusan pailit kepada Batavia Air.(si)/foto:iwan armanias/parle.