Banyak Kios Merasa Dirugikan, Legislator Minta PT Pupuk Indonesia Hitung Kembali Nilai Surat Tagihan

19-06-2024 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dirut PT. Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024). Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati merespon mengenai permasalahan menyangkut adanya subsidi ganda yang membuat kios-kios merasa dirugikan dengan adanya surat tagihan dari PT Pupuk Indonesia.  Ia pun meminta PT. Pupuk Indonesia untuk menghitung Kembali nilai-nilai surat tagihan tersebut karena memberatkan para kios-kios.

 

“Banyak sekali kios-kios yang merasa dirugikan dengan adanya surat tagihan dari Dirut Pupuk Indonesia. Maka dari itu saya sarankan jalan keluarnya, apakah tidak sebaiknya menghitung ulang kembali nilai-nilai tagihan tersebut? karena ini sangat memberatkan para kios dan juga distributor. Sudah dibully, dianggap pemerasan apalagi pengembaliannya dengan harga komersial,“ ujar Endang dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dirut PT. Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).


Lanjutnya, Ia juga meminta PT. Pupuk Indonesia untuk perpanjangan rentang tagihan tidak diputuskan sebelah pihak saja serta meninjau kembali jual beli yang ditandatangani oleh PT Pupuk Indonesia.
 

“Sebaiknya ada diskusi yang khusus untuk tidak memberatkan para kios-kios dan petani. Kemudian sistem data penyaluran pupuk bersubsidi ini perlu diperbaiki karena tadi dengan adanya double salur karena penebusan yang dua sistem ini sangat memberatkan para petani kita,” jelasnya.
 

Kemudian Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta pada Kementerian Pertanian untuk menghimbau para penyuluh untuk menghitung Kembali dan memantau sistem penyaluran. (rfd,gal/aha)

BERITA TERKAIT
Johan Rosihan: Pemagaran Laut di Perairan Tangerang Pelanggaran Nyata Hak Nelayan
09-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus pemagaran laut sepanjang 30,16...
Komisi IV: Harusnya Menhut Bersikap Tegas Kawasan Hutan Lindung Jadi PSN di PIK 2
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembangunan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Tropical Coastland diPantai Indah Kapuk(PIK) 2 menjadi polemik, khususnya ketika...
Ancaman Deforestasi, Firman Sayangkan Buka Lahan 20 Juta Hektare Hutan untuk Sumber Pangan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo merasa prihatin atas terancamnya luasan serta kelestarian hutan Indonesia. Keprihatinan...
Cegah Korupsi, Arif Rahman: SOP dan Tata Kelola Program MBG Harus Transparan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden...